Zagreb (ANTARA News) - Bulgaria, Kroasia, Hungaria mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat pada Rabu, dan sebagai pukulan baru pada upaya Serbia untuk menentang pemisahan wilayah yang diklaim sebagai provinsinya itu. Namun, Serbia dilaporkan AFP segera memperingatkan tiga tetangganya itu bahwa hubungan mereka akan terganggu, dan termasuk daftar yang meningkat dari negara pendukung diplomatik kepada Kosovo. Bulgaria, Kroasia dan Hungaria mengumumkan langkah mereka dalam pernyataan bersama. "Keputusan mengenai pengakuasn atas Kosovo itu berdasarkan pada pertimbangan yang seksama," kata ketiga negara tersebut. Sebanyak 32 negara sekarang telah mengakui kemerdekaan Kosovo yang diproklamirkan secara sepihak oleh parlemen provinsi Serbia yang didominasi-etnik Albania itu pada 17 Februari. Pengakuan itu tiba dua hari setelah kekerasan terburuk di Kosovo sejak proklamasi tesrebut, yang ditentang dengan sengit oleh pemerintah Beograd dan etnik Serbia Kosovo, yang bilangannya diungguli oleh etnik Albania dengan lebih dari sembilan banding satu. Satu polisi PBB tewas dan lebih dari 150 orang terluka di kota titik nyala Kovovska Mitrovica di Kosovo utara Senin akibat bentrokan antara pasukan keamanan internasional dan etnik Serbia yang menentang kemerdekaan. Budapest dan Zagreb meresmikan pengakuan mereka setelah pertemuan kabinet Rabu, dengan Sofia akan membuat pengumuman resmi Kamis. "Pernyataan kemerdekaan Kosovo tiba setelah kegagalan semua upaya masyarakat internasional untuk menemukan penyelesaian yang dirundingkan antara Beograd dan Pristina mengenai status Kosovo," kata pernyataan tersebut. Ketiga negara itu menekankan perlunya untuk menjamin stabilitas di Balkan serta memberi Serbia dan negara lainnya dengan prospek untuk integrasi dengan Eropa. Hungaria dan Bulgaria adalah anggota Uni Eropa, sementara Kroasia baru ingin bergabung. "Ketiga negara itu menyampaikan ketertarikan mereka untuk mengembangkan hubungan dengan Serbia yang menjaga hubungan baik dengan tetangganya, menikmati pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan orientasi Eropanya," kata pernyataan tersebut. Namun, Menlu Serbia, Vuk Jeremic, memberikan reaksi yang dingin pada berita itu. "Setiap negara yang melakukan tindakan itu tidak dapat mengharapkan hubungan baik dengan kami," kata Jeremic dalam perjalanan ke Athena. "Setiap negara yang mengakui negara Kosovo yang tidak sah telah melanggar hukum internasional." Kosovo berlimpahan dengan etnik-Albania tapi orang Serbia menganggapnya sebagai tempat lahir peradaban mereka. Negara itu telah di bawah pemerintah PBB sejak 1999 ketika NATO campurtangan untuk menghentikan tindakan keras Beograd terhadap separatis etnik Albania. Pengakuan Kroasia, yang kedua oleh sebuah bekas republik Yugoslavia setelah Slovenia, diperkirakan akan menjadi yang paling sensitif karena pengakuan itu mengancam untuk merusak hubungan sulit pasca-perang antara kedua tetangga tersebut. Menjelang pengumuman, minoritas Serbia Kroasia bergabung dengan Presiden Serbia Boris Tadic dalam memperingatkan Zagreb terhadap tindakan itu. "Politisi Kroasia telah secara serius meninjau kosekuensi nyata dari pengakuan itu," kata Tadic pada televisi nasional Serbia, Senin. "Tindakan itu akan memiliki dampak negatif segera pada hubungan bilateral kita." Kroasia mengumumkan kemerdekaan dari Yugoslavia pada 1991, yang memicu perang empat tahun dengan pemberontak Serbia yang didukung-Beograd. Hubungan antara Kroasia dan Serbia telah berangsur-angsur meningkat sejak berakhirnya perang 1991-1995 itu. Kemerdekaan Kosovo telah diakui oleh AS dan sebagian besar Uni Eropa, termasuk Inggris, Perancis dan Jerman. Pada Selasa, wilayah kecil di Balkan itu diakui secara resmi oleh gerakan separatis Quebec. Serbia didukung oleh sekutu tradisionalnya Rusia dalam menentang kemerdekaan Kosovo. Beograd juga didukung oleh beberapa negara EU termasuk Siprus, Romania, Slovakia dan Spanyol, yang bersama dengan Cina takut tindakan itu dapat mendorong separatis di dalam negeri. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
