Puskapsi Unej: Menteri bidang hukum harus figur dipercaya publik

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan pengisian menteri-menteri bidang hukum, hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi harus figur yang dipercaya serta sesuai dengan harapan publik.

"Presiden harus dengan sangat cermat, penuh kehati-hatian dan perlu mendengar aspirasi publik untuk mengisi jabatan menteri tersebut mengingat tantangan di bidang hukum ke depannya makin kompleks," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, persoalan bidang hukum mulai dari penyederhanaan dan harmonisasi regulasi baik di pusat maupun daerah, evaluasi dan perubahan regulasi agar lebih berperspektif perlindungan HAM, perempuan dan anak serta penegakan hukum kejahatan yang mengancam kesejahteraan rakyat seperti di bidang sumber daya alam dan lingkungan.

"Selain itu juga penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, kekerasan seksual, perdagangan manusia, kejahatan di bidang teknologi informasi, narkotika, terorisme dan tentunya pemberantasan korupsi yang sangat penting," kata pakar hukum tata negara itu.

Bayu menjelaskan penegakan hukum hanya bisa efektif jika didukung oleh partisipasi dan kepercayaan publik. Namun sebaliknya penegakan hukum akan layu sebelum berkembang jika pejabat yang dipilih oleh Presiden bukanlah figur yang dipercaya dan sesuai dengan harapan publik.

"Untuk itu, pekerjaan rumah terbesar Presiden Jokowi di bidang hukum pertama kalinya adalah menghadirkan para pejabat di bidang hukum yang tidak hanya memiliki kemampuan dan kecakapan, namun figur tersebut juga harus diterima dan sesuai harapan publik," tuturnya.

Ia mengatakan masyarakat sudah mendapat gambaran bagaimana kabinet yang akan dibentuk Joko Widodo dan Ma'ruf Amin setelah melihat pidato visi Indonesia yang disampaikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut pekan lalu.

"Sesuai dengan visi Indonesia itu, Kabinet Kerja Jilid II akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya yang memiliki kecakapan dalam bekerja, memiliki integritas dan rekam jejak baik, fokus pada tugasnya untuk mensukseskan program kerja presiden dan wakil presiden hingga akhir masa jabatan di 2024 serta tidak memiliki agenda politik lain selain yang telah ditetapkan presiden," ujarnya.