PAN: tidak tertutup kemungkinan Ketua MPR bukan dari KIK

Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan tidak tertutup kemungkinan posisi Ketua MPR periode 2019-2024 bukan berasal dari partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) atau pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kan tidak tertutup kemungkinan juga kalau Ketu MPR bukan dari kalangan pendukung koalisi presiden. Pada periode yang lalu, PAN terbukti bisa meraih kursi Ketua MPR," kata Saleh di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, saat ini meskipun tidak ditargetkan meraih kursi Ketua MPR namun peluang mendapatkannya tetap masih ada tinggal mengkomunikasikannya saja.

Menurut dia, partainya akan melakukan komunikasi aktif dalam perhelatan politik di DPR dan MPR RI meskipun PAN akan mengukur kekuatan dalam perhelatan tersebut.

"PAN tentu akan melakukan komunikasi aktif dalam perhelatan politik di DPR/MPR. Meski demikian, PAN akan mengukur sejauh mana kekuatan yang dimiliki dalam percaturan tersebut," ujarnya.

Saleh mengatakan, setiap partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen 4 persen dan juga anggota DPD RI berhak mengajukan calon Ketua MPR.

Karena menurut dia, MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang berasal dari DPR dan DPD, karena itu sah-sah saja jika Gerindra mengajukan calon Ketua MPR.

“Kan boleh saja itu. Tidak hanya Ketua MPR, mereka juga berhak mengajukan untuk menjadi Ketua DPR. Apakah akan dipilih atau tidak, itu tergantung komunikasi lintas parpol yang akan mereka lakukan," katanya.

Dia menilai perebutan kursi Ketua MPR tidak sesederhana Ketua DPR karena untuk meraih kursi Ketua MPR harus melibatkan DPD RI.

Sementara itu menurut dia, DPD RI bukan bagian dari koalisi salah satu pasangan calon presiden dan wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Karena itu Saleh menilai perlu komunikasi intensif pada semua anggota atau kelompok-kelompok DPD RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Garindra MPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.

Karena itu dia mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.

Menurut Sodik, komposisi Ketua MPR dan DPR tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan.

Hal itu menurut dia karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019.