LPA Generasi : partisipasi pendidikan jauh dari target

Kuncinya kemauan kuat dan keputusan politik dari pemerintah agar seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Angka partisipasi kasar (APK) siswa yang bersekolah saat ini semakin menurun seiring dengan meningkatkan pendidikan, kata Direktur Eksekutif Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi Ena Nurjanah.

"Ini menandakan semakin banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak mampu meraih jenjang pendidikan lebih tinggi," ujar dia dalam diskusi di Jakarta, Sabtu.

Ena meminta pemerintah tidak berpuas diri dengan data-data APK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 tentang pendidikan menunjukkan bahwa APK masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berakhir pada 2019.

"Melihat data yang ada menunjukkan bahwa wajib belajar sembilan tahun hingga saat ini belum tuntas," kata dia.

Kondisi itu sesungguhnya semakin memperberat upaya mengejar ketertinggalan menjadi wajib belajar 12 tahun, sebagaimana tercatat dalam target "Sustainable Development Goals" (SDG's) 2030, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua.

Oleh karena itu, Ena meminta kepada pemerintah untuk lebih gigih dan gencar dalam mengajak anak-anak yang bersekolah kembali ke sekolah.

"Kuncinya kemauan kuat dan keputusan politik dari pemerintah agar seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan," kata dia.

Ena juga menambahkan terkait dengan sistem zonasi, bahwa tidak ada yang menolak sistem zonasi demi kebaikan siswa didik.

Namun, kata dia, hal yang perlu diperhatikan bahwa jumlah sekolah negeri di suatu wilayah yang tidak merata, terutama untuk jenjang SMP dan SMA yang jumlahnya relatif sedikit di semua wilayah di Tanah Air.

Untuk itu, ia meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koordinasi sekaligus pemantauan secara intensif dengan seluruh pemerintah daerah yang mewajibkan sistem zonasi.

Tujuannya, kata dia, agar ada peningkatan jumlah sekolah negeri demi pemerataan pendidikan bagi setiap anak.