Masse, di Makassar, Sabtu, mengatakan, keperluan publik akan properti di sana begitu tinggi sehingga rawan praktek penipuan berkedok investasi. "Masyarakat yang ingin berinvestasi harus lebih teliti memilih pengembang," ujarnya.
Ia katakan, cukup rutin dikunjungi masyarakat yang ingin berinvestasi atau membeli rumah. Masyarakat itu umumnya datang untuk berdiskusi bagaimana memilih pengembang yang memang betul-betul profesioinal atau bukan pengembang nakal yang justru memunculkan masalah.
Juga baca: 11.789 pengembang terdaftar di sistem registrasi Kementerian PUPR
Juga baca: Pengembang properti optimistis daya beli masyarakat kian meningkat
Juga baca: Konsultan: pengembang tidak lagi agresif bangun hotel
"Jadi kami menerima puluhan orang yang ingin berkonsultasi. Kami edukasi untuk melihat apakah pengembang yang menawarkan rumah itu memang merupakan pemilik resmi atau hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik," ujarnya.
Sementara untuk aduan, kata dia, pihaknya juga siap memfasilitasi. YLKI Makassar meminta agar masyarakat bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat kelengkapan surat-suratnya, baik sertifikat ataupun kondisi tanah yang ditempati tidak bermasalah.
Selain itu, jika sudah memutuskan menjadi konsumen, juga tetap diupayakan rutin mengontrol. Sebab selama ini yang banyak terjadi masalah dengan pihak pengembang yakni soal ukuran atau luas rumah yang tidak sesuai dengan yang diiklankan.
Begitupun dengan material bangunan baik kusen ataupun pintu, besi juga sering diakali untuk menekan biaya pembangunan dengan memilih yang termurah seperti kayu jati putih dan besi berukuran kecil untuk pondasi dan sebagainya.
"Jadi aduan itu memang biasanya mengenai kondisi rumah yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Makanya pilih pengembang yang memang punya reputasi," sebutnya.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
