"Presiden perlu mengambil sikap yang lebih tegas," kata Aulia dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu 3 bulan kepada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian agar jajarannya bisa menindaklanjuti temuan Tim Gabungan Pencari Fakta terkait dengan kasus Novel Baswedan.
Baca juga: Polri optimistis Tim Teknis sanggupi permintaan Presiden Jokowi
Menurut Aulia, akan sulit untuk mengatakan bahwa pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan akan segera terungkap meski Presiden Jokowi telah memerintahkan pemangkasan waktu pengungkapan yang sebelumnya dinyatakan berlangsung paling lama 6 bulan oleh Polri.
"Jika dinalar secara jernih, baik hasil maupun perintah tersebut, tampaknya memang lebih terlihat sebagai upaya penguluran waktu untuk memudarkan ingatan kolektif kita, ketimbang sebagai niatan yang konkrit dan solutif dalam mencari pelaku dan fakta sebenarnya," kata Aulia.
Aulia mengatakan bahwa pembentukan tim khusus atau tim teknis juga terkesan terlalu administratif, ambigu, dan bertele-tele.
Selain itu, menurut dia, selama pembentukan tim tersebut masih mengakar terhadap suatu instansi yang memiliki keterkaitan atau kepentingan langsung dengan kasus tersebut, penuntasan kasusnya akan sulit dilakukan.
Ia berpendapat bahwa solusi yang paling konkret adalah yang sebagaimana masif digaungkan oleh publik, yaitu dengan membentuk tim pencari fakta independen yang dibentuk langsung oleh Presiden sendiri.
Baca juga: Moeldoko: Kasus Novel tidak mudah, Polri butuh tambahan waktu
"Sebab sebagaimana ungkapan Novel Baswedan sendiri, kasus kekerasan yang menimpanya ini, begitu sarat akan konflik kepentingan," kata dia.
Aulia mengatakan bahwa ketegasan Jokowi untuk membentuk tim independen menjadi salah satu pekerjaan rumah sekaligus ujian bagi Jokowi setelah berhasil melalui tahun-tahun politik yang begitu kental akan pertarungan politik dan dalam memasuki periode keduanya.
"Ketegasan itu setidaknya akan membuktikan pernyataan Presiden Jokowi sendiri bahwa dia adalah presiden terpilih dari kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite politik tertentu, dan presiden yang tidak memiliki beban apa-apa, bukan yang meninggalkan beban ke depan," ujarnya. ***2***
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
