Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, berpendapat pengajuan nama calon Gubernur Bank Indonesia yang pernah ditolak DPR oleh pemerintah bakal beresiko tinggi, karena kejadian serupa dapat saja terjadi jika nama tersebut diajukan. "Kami berharap Presiden tak lagi mengajukan calon yang kemarin ditolak DPR, sebab resikonya sangat tinggi," kata Suryadarma Ali, dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu. Namun demikian, Suryadharma yang tengah berada di Gorontalo buru-buru menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berandai-andai apakah akan menolak atau menerima calon yang akan diajukan Presiden Yudhoyono."Kami belum tahu siapa yang akan dicalonkan oleh Presiden," ujarnya. Yang jelas, lanjutnya, faktor kompetensi menjadi syarat utama menjadi Gubernur BI karena institusi BI secara spesifik berbeda dengan lembaga lain, seperti KPU atau KPK. "Calon Gubernur BI harus memiliki kapasitas dan kepentingan jangka panjang yang tidak sesaat. Kedudukan BI sangat strategis," ujarnya. Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Yudhoyono, siapa calon yang akan diajukannya itu berdasarkan hak prerogatif Presiden dan PPP tidak ingin mencampurinya. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP, Suharso Monoarfa, mengaku bisa memahami pertimbangan Presiden yang tidak mencalonkan orang dalam setelah melihat banyak permasalahan yang dialami BI akhir-akhir ini. "Karenanya kurang elok jika Presiden mengajukan orang dalam. Di satu sisi, DPR memahami perlunya hubungan yang baik antara Departemen Keuangan dan BI dalam menentukan rate Sertifikat Bank Indonesia," tegasnya. Dalam kesempatan itu dia membantah adanya isu yang mengatakan bahwa fraksinya "membelok" dalam voting calon Gubernur BI beberapa waktu lalu. "Tidak ada instruksi apapun menjelang pemilihan untuk menolak calon yang diajukan Presiden," tukasnya. Apalagi voting itu dilakukan secara tertutup, sehingga DPP maupun fraksi PPP tidak mengetahui apa yang menjadi pilihan anggota FPPP. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
