Pemprov akan revitalisasi sejumlah proyek infrastruktur Depok

Tahun ini kita sedang menyiapkan DED rancangan untuk penyelesaian kemacetan di Jalan Dewi Sartika untuk membuat underpass

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membangun dan merevitalisasi sejumlah proyek infrastruktur di Kota Depok, seperti Underpass Dewi Sartika, penataan Stasiun Citayam, penataan jalan dari Sp Tole Iskandar sampai Sp Pondok Rajeg, dan penataan Situ Rawakalong.

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan, pada 2019 akan dibuat Detail Engineering Design (DED) Underpass Dewi Sartika. Sedangkan, pembangunan kontruksinya akan dimulai pada 2020.

"Tahun ini kita sedang menyiapkan DED rancangan untuk penyelesaian kemacetan di Jalan Dewi Sartika untuk membuat underpass," katanya saat ditemui usai menggelar rapat bersama Wali Kota Depok Mohammad Idris di Balaikota Depok, Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Kamis.

"Gambarnya (DED) tahun sekarang, dikerjakan tahun 2020. Insyaallah kalau dilancarkan," lanjutnya.

Menurut Emil pihaknya bersama Pemkot Depok akan mematangkan penataan Stasiun Citayam. Terkait penataan sejumlah situ di Depok, Pemprov Jawa Barat akan mulai menata Situ Rawakalong dengan anggaran sekira Rp30 miliar.

Dengan sejumlah penataan situ, Emil berharap jumlah destinasi wisata meningkat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari sektor pariwisata bertambah.

"Kita meyakini Depok ini sebagai kota butuh tempat-tempat pariwisata. Selain biar (masyarakat) enggak stres juga bisa meningkatkan pendapatan," katanya.

"Karena kalau kita amati Depok ini satu-satunya kota yang punya danau paling banyak. Cuman kalau tidak bermanfaat sayang. Kita mulai di Rawakalong," lanjutnya.

DQR dan Layad Rawat

Selain membahas berbagai proyek infrastruktur, dibahas pula pembuatan tim Depok Quick Response (DQR) dan program layanan kesehatan Layad Rawat. Emil meminta agar Pemkot Depok segera membuat DQR. Hal ini dilakukan untuk merespons secara cepat warga Depok yang sedang membutuhkan berbagai bantuan sosial.

"Kalau warga Depok ada kesusahan, kita bisa melakukan pertolongan dengan cepat via media sosial. Pasukannya (petugas DQR) dari Pak Wali (Wali Kota Depok) dan dana bantuannya dari Gubernur (Pemdaprov Jabar)," katanya.

"Ada juga program dari kami Layad Rawat, yaitu dokter yang mendatangi warga miskin Kota Depok. Jadi, nanti warga Depok tinggal telpon, dari kami bantuan obat-obatan gratis dengan biaya dari provinsi (Pemdaprov Jabar)," lanjutnya.

Selain itu, tata kelola persampahan tidak luput dari pembahasan. Untuk menangani masalah sampah, Emil memutuskan Kota Depok bisa menggunakan TPPAS Nambo di Kabupaten Bogor.

Namun, dia meminta Pemkot Depok terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Bogor.

"Izin (pemanfaatan Nambo) dari saya sudah. Sedang dirumuskan teknisnya, karena lokasinya bukan di Depok, ada di Bogor. Maka harus ‘ketok pintu’ dulu ke Bu Ade Yasin (Bupati Bogor). Karena buang sampah itu harus ada Amdal. Dan Amdalnya itu sedang dikerjakan," katanya.

"Intinya dalam bulan-bulan ini kalau teknisnya sudah aman maka sampah di Depok bisa dibuang ke Nambo," kata Emil.