Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR, Aksa Mahmud, berpendapat bahwa sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyertakan satu nama calon yang berasal dari dalam Bank Indonesia (BI) sebagai kandidat pengganti Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah.Hal itu dikemukakan Aksa kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Kamis, menyusul ditolaknya dua nama calon gubernur BI oleh Komisi XI pada Rabu (12/3) malam, yakni Agus Martowardojo dan Raden Pardede."Saya memang tidak punya kapasitas untuk menilai orang-orang dalam ini, tapi jika melihat selama ini tugas-tugas yang dijalankan BI, saya yakin orang dalam akan mampu," katanya.Menurut dia, keberadaan orang dalam dari BI sendiri diperlukan karena ke depan mereka tidak akan sulit membangun soliditas dan motivasi di lingkungan bank sentral itu.Ia menambahkan, setiap ada pergantian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga biasanya disertai pula dengan pengajuan nama calon yang berasal dari orang dalam BUMN tersebut.Mengenai nama yang akan diusulkan, Aksa enggan mengatakannya dengan alasan tidak punya referensi tentang hal tersebut.Mengenai jumlah calon yang diusulkan pemerintah, ia berpendapat, mereka bisa berjumlah satu hingga tiga nama alternatif, di mana satu atau dua diantaranya berasal dari kalangan dalam."Presiden punya kewenangan untuk mengajukan satu, dua atau tiga nama lagi, karena disebut tiga, apa salahnya untuk memberi kelonggaran kepada DPR untuk memilih," katanya.Berkaitan dengan penolakan dua nama yang diajukan presiden, anggota DPD dari Sulawesi Selatan itu berpendapat, hal itu bukan preseden buruk karena hal demikian biasa-biasa saja dalam demokrasi."Presiden berhak mengajukan nama dan DPR bisa menolaknya. Jadi, kedua pihak menggunakan haknya masing-masing," katanya.Pada Rabu (12/3) malam, Komisi XI DPR RI secara resmi menolak kedua calon gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo dan Raden Pardede yang diajukan pemerintah, setelah melakukan voting dalam rapat internal. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
