Kejati Jatim resmi menyerahkan aset YKP ke Pemkot Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur secara resmi menyerahkan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya, setelah sebelumnya melalui proses perjuangan yang cukup panjang.

"Sekian tahun saya berjuang untuk ini bisa kembali, saya terima kasih yang luar biasa. Sebetulnya ini bukan untuk saya, tetapi ini adalah aset warga Kota Surabaya yang juga akan kita kembalikan kepada warga Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, saat acara serah terima aset YKP dan Deklarasi Bersama Penyerahan Aset Negara, di Gedung Kejati Jatim, di Surabaya, Kamis.

Penyerahan aset itu ditandai dengan dibuka segel oleh penyidik atas barang bukti Yayasan Kas Pembangunan. Kepala Kejati Jatim Sunarta secara simbolis menyerahkan aset itu kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ungkapan kebahagiaan terpancar dari raut wajah wali kota perempuan pertama di Surabaya itu. Bahkan, di sela acara serah terima tersebut, Wali Kota Risma nampak tak bisa berkata-kata, hingga akhirnya meneteskan air mata.

Risma mengatakan, setelah sekian tahun berjuang merebut kembali aset YKP tersebut, akhirnya di tahun 2019 ini bisa terwujud. Walaupun selama proses itu tidak mudah mengembalikan aset Pemkot Surabaya, sebab ia sudah membuktikan dan mengalaminya sendiri bagaimana susahnya merebut kembali aset YKP itu.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini mengaku, jika perjuangan dan usaha untuk mengembalikan aset YKP sudah dilakukan sebelum ia menjabat Wali Kota Surabaya hingga saat ini. Bahkan sebelumnya, bertahun-tahun ia berjuang sendiri membawa berkas kemana-mana agar aset YKP tak jatuh ke pihak lain.

"Terus terang saya masih belum percaya, tapi Tuhan akhirnya mengabulkan doa yang sekian lama ini. Saya matur nuwun (terima kasih) Pak Kajati dan jajaran kejaksaan se-Jatim yang memang sebetulnya aset ini haknya warga Surabaya," kata Risma dengan penuh kebahagiaan.
Baca juga: Kejati Jatim pastikan proses hukum kasus YKP tetap berjalan

Sejak 2016, Pemkot Surabaya didampingi Kejaksaan Negeri Surabaya terus berupaya untuk merebut kembali aset-aset pemerintah yang dikuasai pihak lain, di antaranya tanah di Jl. Komering luas 9.810 meter persegi, tanah di Kelurahan Kendangsari luas 10.855 meter persegi, tanah di Kelurahan Kalirungkut luas 15.242,7 meter persegi, dan tanah di Kelurahan Panjang Jiwo seluas 17.300,13 meter persegi.

Lalu, pada 2017, tanah di Jl Indragiri 4 seluas 912 meter persegi, tanah di Jl Upajiwa seluas 1.353 meter persegi, tanah di Kelurahan Medokan Ayu seluas 32.875 meter persegi, tanah di Kelurahan Benowo (Raci) seluas 1.753,90 meter persegi, tanah di Kelurahan Kebraon seluas 41.452,35 meter persegi, tanah di Jl Basuki Rahmat (Hotel Bumi) seluas 7.090 meter persegi, tanah di Jalan Dupak seluas 4.350 meter persegi, dan tanah di kelurahan Sumberejo seluas 5.113 meter persegi.

Tahun 2018, aset yang berhasil diselamatkan yakni SMP 24 Surabaya seluas 3.309,45 meter persegi. Pada 2019, hasil pendampingan bersama Kejaksaan Tanjung Perak, di antaranya, yakni lahan PT Tanzil Sukses Jaya Utama seluas 14.245,85 meter persegi.

Sementara itu, hasil pendampingan bersama Kejati Jatim, aset yang berhasil diselamatkan dari tahun 2017 hingga 2019 itu, di antaranya tanah di Kelurahan Karah yang dimanfaatkan oleh UNMER seluas 37.011,49 meter persegi, tanah di Kelurahan Wiyung (ruislah) seluas 2.550 meter persegi, tanah di Kelurahan Margorejo seluas 5.166 meter persegi, tanah di Jl Indragiri No 6 seluas 25.780 meter persegi, tanah di Jl Kenari seluas 2.050,70 meter persegi, dan tanah di Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu Sidoarjo seluas 70.000,00 meter persegi.

Luas total tanah yang berhasil diselamatkan Pemkot Surabaya dengan sinergi bersama kejaksaan sejak tahun 2016 hingga 2019 mencapai 346.278,25 meter persegi. Tanah yang berhasil diselamatkan itu belum termasuk dengan aset Yayasan Kas Pembangunan Surabaya.

Risma menambahkan, nilai tanah aset YKP bisa mencapai Rp5 triliun lebih, saat ini sedang dilakukan inventarisir. Menurutnya, aset YKP bentuknya bisa bermacam-macam, namun masih banyak yang berupa lahan kosong.

"Kita lagi inventarisir, kita kan ada formatur (pengurus) sementara, nanti sambil itu kita inventarisasi data sama asetnya. Nanti sebagian aset-aset itu bisa digunakan untuk rumah susun warga tidak mampu," katanya lagi.

Kepala Kejati Jatim Sunarta menyampaikan, penyelamatan aset negara menjadi konsentrasi bagi kejaksaan, khususnya Kejati Jatim. Banyak aset negara yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, akan berimplikasi pada adanya kerugian negara.

"Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Jatim sangat berkepentingan mengembalikan aset negara yang telah hilang, yang dikuasai pihak-pihak tertentu," kata Sunarta.

Ia berharap melalui deklarasi bersama penyelamatan aset negara yang diinisiasi dari Kota Surabaya ini, dapat segera menyebar luas, masif dan diikuti oleh pemerintah kota atau kabupaten lain di seluruh Indonesia.

"Mari kita torehkan sejarah penyelamatan aset dari Kota Pahlawan ini," katanya pula.