Depok (ANTARA News) - Pengamat masalah ekonomi-politik dari Universitas Indonesia, Andrinof A. Chaniago, mengatakan penolakan DPR atas dua calon gubernur Bank Indonesia (BI) yang diajukan pemerintah merupakan upaya penyadaran kepada masyarakat terhadap kriteria calon gubernur BI yang dinilai kurang memenuhi persyaratan. Harus dibuka calon gubernur BI yang mempunyai kemampuan dan kapasitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan," kata Andrinof, usai menjadi pembicara dalam Workshop Isu-isu Strategis Dalam Pembangunan di Balaikota Depok, Kamis. Sebelumnya, Rabu (12/3) malam, Komisi XI DPR secara resmi menolak kedua calon gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo dan Raden Pardede, yang diajukan pemerintah, setelah melakukan voting dalam rapat internal. Peneliti Senior The Habibie Center tersebut mengatakan jabatan gubernur BI setingkat menteri. Jadi orang yang menduduki jabatan tersebut harus mempunyai kemampuan yang bisa diandalkan untuk menangani masalah moneter. Lebih lanjut ia mengatakan, Bank Indonesia harus dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai afiliasi politik tertentu. "Di sini Presiden Yudhoyono harus bersikap tegas untuk tidak tampilkan Gubernur BI dari kepentingan politik," katanya. Menurut dia, Bank Indonesia merupakan institusi besar dan pilar penting ketahanan ekonomi. Sebagai istitusi, BI tergolong yang maju dan modern selain TNI. Namun jika BI dipimpin orang yang kurang berwibawa di hadapan politisi, orang internal BI, lembaga-lembaga internasional dan masyarakat perbankan, institusi itu bisa stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Dikatakannya, sebenarnya Prof Boediono atau Dr. Sri Mulyani merupakan orang tepat untuk duduk sebagai gubernur BI, namun jika keduanya tidak bisa ditempatkan di BI, maka yang cukup memenuhi syarat adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Dr. Sjahrir dan Dr. Yunus Hussein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Syarat seorang Gubernur BI, selain tidak mempunyai afiliasi politik tertentu, juga senioritas, kewibawaan terhadap kalangan internal dan eksternal BI," kata pengajar Ekonomi-Politik Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP-UI tersebut. Lebih lanjut Andrinof mengatakan politisasi pemilihan gubernur BI menyebabkan BI levelnya seperti direndahkan, karena pemilihan pemimpinnya seperti pemilihan direksi BUMN. "Ini jelas sangat keliru. Seharusnya pimpinan BI dipilih berdasarkan penilaian obyektif, bukan subyektif apalagi kepentingan politik tertentu," demikian Andrinof. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008