DPR apresiasi Kementerian ESDM raih opini WTP dari BPK

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2018 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mohamad Ridwan Hisjam menyatakan hal tersebut saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018 di Jakarta, Kamis.

Namun, Ridwan Hisjam juga menyatakan bahwa Komisi VII DPR juga mendesak Kementerian ESDM agar meningkatkan kinerja pengendalian internal tata kelola serta menindaklanjuti temuan BPK.

Dalam paparannya, Menteri ESDM antara lain menyebutkan tentang realisasi penerimaan negara sektor ESDM sebesar Rp282,48 triliun, atau lebih tinggi dari target yang telah ditentukan yaitu Rp158,62 triliun.

Sebelumnya, pada Raker dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (20/6), Jonan juga telah menyampaikan bahwa pada tahun 2020 pagu indikatif Kementerian ESDM meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019 ini.

"Pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2020 senilai Rp9,67 triliun, ini berkat usaha dan kerja keras semua Anggota Komisi VII DPR RI," ujarnya.

Menteri ESDM mengemukakan, pada tahun 2020 Kementerian ESDM memiliki prioritas penggunaan anggaran yang mayoritas akan digunakan untuk kepentingan rakyat luas, yaitu pembangunan sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebanyak 293.000 sambungan, yang meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2019 ke belakang.

"Pembagunan jargas rumah tangga untuk mengurangi impor LPG, biasanya setiap tahun kita hanya bangun itu 80.000 hingga 90.000 sambungan rumah sampai 2019," imbuhnya.

Selanjutnya Menteri Jonan menyebut konverter kit (konkit) dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas untuk nelayan dan petani sebanyak 50.000 paket konkit, meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019, serta konversi minyak tanah menjadi LPG sejumlah 522.000 paket.

Prioritas penggunaan anggaran tahun 2020 lainnya, imbuh Jonan, adalah penyediaan bor air tanah dangkal untuk tanggap darurat sebanyak 50 titik, yang berkaca dari bencana kegeologian di Lombok dan Sulawesi Tengah tahun lalu.

Pembangunan biogas komunal, sebut Menteri Jonan, juga merupakan prioritas penggunaan anggaran pada tahun depan, di mana Kementerian ESDM akan membangun 24 unit, yang utamanya untuk pondok pesantren sehingga untuk memasak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk energinya.

Prioritas lainnya dikatakan Jonan, adalah pembangunan lampu penerangan jalan tenaga surya sebanyak 50.000 unit. Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rooftop sebanyak 800 unit yang akan digunakan untuk rumah sosial seperti panti asuhan, sekolah-sekolah, dan pondok pesantren.