BPOM inginkan produk UMKM isi kebutuhan di perbatasan

Tarakan, Kalimantan Utara (ANTARA) - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menginginkan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengisi kebutuhan masyarakat di perbatasan dan menggantikan produk dari negara tetangga.

"Kebutuhan itu selalu ada. Kebutuhan itu harus diisi oleh produk dalam negeri untuk obat dan makanan terutama pangan dan kosmetik hampir 90 persennya UMKM," kata Penny kepada wartawan dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, Kamis.

Oleh karena itu, BPOM mendorong UMKM agar produknya mengisi kebutuhan masyarakat yang tentunya memenuhi aspek mutu dan keamanan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengkonsumsi produk selundupan yang bukan hanya ilegal tapi ada kandungan berbahaya.

Penny menuturkan masyarakat mengkonsumsi produk luar dari negara tetangga karena mudah untuk diperoleh dibandingkan jika harus pergi ke pusat dengan biaya transportasi lebih besar dan jarak yang jauh.

Namun, sayangnya tidak sedikit produk luar yang masuk ke perbatasan memiliki izin edar dari BPOM. Oleh karena itu, meski produk luar berkualitas tetap harus memenuhi ketentuan yang ada termasuk izin edar dari BPOM.

Selain itu produk luar yang belum memiliki izin edar tersebut beresiko menjadi produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena tidak dijelaskan bahan kandungan di dalamnya, yang bisa saja mengandung bahan berbahaya seperti merkuri pada produk kosmetik.

Untuk itu, kualitas dan keamanan produk dari UMKM dalam negeri harus terjamin. BPOM kemudian terus melakukan pembinaan terhadap UMKM termasuk di Kalimantan Utara.

Penny mengatakan untuk membangun daya saing UMKM, beberapa insentif disediakan bagi pelaku usaha salah satunya mendapatkan potongan harga 50 persen untuk tarif pendaftaran.

BPOM juga memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan keamanan produk seperti pengemasan yang baik dan penggunaan bahan-bahan yang tidak berbahaya. Pendampingan dan pembinaan dilakukan untuk membangun UMKM kuat dan produk berdaya saing.

"Ini adalah prioritas dari pemerintah nasional untuk menggerakkan UMKM seluruh wilayah Indonesia karena itu adalah tulang punggung penggerak ekonomi apalagi juga di lokal efeknya kesejahteraan lokal masyarakat," ujarnya.