Melihat penanganan pengungsi korban gempa di Halmahera Selatan

Ternate (ANTARA) - Puluhan ribu warga di daerah pesisir dan pulau-pualu di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut), Ahad (14/7) mengungsi ke daerah ketinggian karena khawatir terjadi tsunami menyusul gempa berkekuatan 7,2 SR yang mengguncang daerah itu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ternate sejak awal telah mengumumkan bahwa gempa yang berpusat di daratan pada kedalaman 10 Km itu tidak berpotensi tsunami, tetapi warga memilih tetap bertahan di pengungsian karena kekhawatiran akan terjadi tsunami masih membayang dibenak mereka apalagi gempa susulan terus terjadi.

Banyaknya rumah warga yang rusak, bahkan ada yang sampai rata dengan tanah akibat goncangan gempa yang dirasakan sampai 5 MMI, juga menjadi alasan bagi mereka untuk tetap bertahan di pengungsian daerah tinggi.

Seperti diakui Haris, warga Desa Papaceda, Kecamatan Gane Barat, salah satu daerah paling parah terdampak gempa bahwa ia dan keluarganya terpaksa harus bertahan di tempat pengungsian karena rumahnya sudah luluhlantak oleh gucangan gempa.

Masalah yang kemudian dihadapi waga di pengungsian adalah lokasi pengungsian di daerah ketinggian adalah ruang terbuka dan mereka tidak memiliki tenda yang cukup untuk dijadikan tempat bernaung, khususnya bagi lanjut usia dan anak-anak.

Selain itu, tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi para pengungsi, karena saat mereka keluar dari rumah hanya sempat membawa barang penting seperlunya, seperti surat-surat berharga, bahkan tidak sedikit hanya membawa pakaian di badan.

Para pengungsi itu semula berharap setelah berada di pengungsian, Pemkab Halmahera Selatan dan pihak terkait lainnya akan segera menyalurkan bantuan, terutama tenda dan bahan makanan, tetapi ternyata hingga hari kedua pascagempa bantuan itu tidak ada. Bahkan hingga hari kelima pascagempa sekarang ini masih ada yang belum menerima bantuan.

Kepala Desa Rangaranga, Derek Mathias di Kecamatan Gane Barat, yang daerahnya juga paling parah terdampak gempa berinsiatif memanfaatkan dana desa untuk membeli tenda dan bahan makanan pada warung yang ada di desa itu dan dibagikan kepada 800 warganya di pengungsian.

Insiatif yang juga dilakukan kepala desa lainnya di daerah terdampak gempa seperti itu tidak dapat sepenuhnya mengatasi kebutuhan para pengungsi, terutama pemenuhan makanan, karena stok bahan makanan yang ada di warung setempat sangat terbatas.

Untuk pergi membeli ke ibu kota kecamatan apalagi ibu kota kabupaten juga sulit dilakukan karena akses jalan darat sulit dilewati, sementara jika menggunakan transportasi laut dihadapkan dengan kondisi cuaca yang ekstrem.

Para pengungsi terpaksa hanya mengandalkan sisa stok bahan makanan yang ada di rumah masing-masing, itu pun masih diselamatkan serta memanfaatkan hasil kebun seperti ubi kayu, pisang dan sagu.

Kendala Akses

Pemkab Halmahera Selatan sesaat setelah terjadi gempa sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan dan pada esok harinya (15/7) langsung menurunkan tim ke Kecamatan Gane Timur, Gane Barat dan Bacan Timur, tiga wilayah yang paling para terdampak gempa di daerah itu.

Tim yang terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan TNI/Polri itu sekaligus membawa sejumlah bantuan berupa tenda, selimut, tikar, bahan makanan dan obat-obatan.

Setelah Pemkab Halmahera Selatan menetapkan tanggap darurat gempa, pada Selasa (16/7) kembali menurunkan bantuan serupa menggunakan kapal laut dengan tujuan daerah pesisir dan pulau-pulau di wilayah Gane Timur dan Gane Barat.

Namun, bantuan itu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, yang juga ketua tim darurat gempa Helmy Surya Botutihe, bantuan itu tidak segera sampai ke para pengungsi karena terkendala sulitnya akses serta adanya cuaca ekstrim di perairan setempat.

Bantuan yang dikirim pada hari Senin misalnya, sampai di Gane Barat nanti pada Selasa pagi, itu pun tidak bisa langsung didistribusikan ke seluruh pengungsi, karena akses jalan menuju ke desa-desa tempat para pengungsi hanya bisa dilewati menggunakan kendaraan roda dua.

Khusus untuk para pengungsi di kota Labuha, yang berjumlah 1.100 pengungsi tersebar di 11 titik pengungsian sejak hari Senin sudah menikmati bantuan berupa tenda dan penyediaan dapur umum, lokasinya mudah dijangkau.

Oleh karena itu, para pengungsi diharapkan dapat memaklumi kendala yang dihadapi Pemkab Halmahera Selatan dalam menangani para pengungsi, khususnya yang terkait dengan penyaluran bantuan dan harus percaya bahwa mereka akan mendapatkan penanganan terbaik.

Sulitnya mendistribusikan bantuan kepada pengungsi korban gempa di Halmahera Selatan juga diakui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Raden Harry Hikmat saat berada di Kecamatan Gane Barat untuk menyalurkan bantuan.

Bantuan dari Kemensos berupa tenda, selimut, matras dan bahan makanan yang diangkut dari Sofifi, ibu kota Provinsi Malut dan Kabupaten Halmahera Tengah hanya bisa sampai di Saketa menggunakan angkutan truk, ibu kota Kecamatan Gane Barat.

Bantuan itu tidak bisa langsung didistribusikan ke desa-desa terdampak gempa, karena akses jalannya tidak bisa dilewati kendaraan roda empat, sehingga terpaksa harus meneruskannya menggunakan angkutan laut, itu pun dihadapkan dengan kendala cuaca ekstrim.

Para pengungsi korban gempa tampaknya dapat memaklumi alasan itu, tetapi menjadi pertanyaan mereka mengapa tidak menggunakan helikopter untuk mendistribusikan bantuan seperti saat dalam penanganan dampak gempa di daerah lain saat dihadapkan dengan kendala seperti itu.