PSI minta dewan segera selesaikan proses pemilihan Wagub DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan proses pemilihan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno yang mengundurkan diri dan maju dalam bursa Pilpres 2019, serta tidak menunda pemilihan hingga pergantian keanggotaan dewan periode selanjutnya.

"Kami berharap pemilihan ini jangan dioper ke periode berikutnya, karena ini sudah 'pekerjaan rumah' (PR) sekian bulan," kata Wakil Ketua DPW Partasi Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Rian menuturkan bahwa kekosongan jabatan wakil gubernur itu telah terjadi hampir 11 bulan, yakni terhitung sejak Agustus 2018. Adapun peresmian keanggotaan dewan yang baru akan dilaksanakan bulan depan.

Sebelumnya, rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pengesahan tata tertib Wagub DKI Jakarta itu sempat tertunda sebanyak tiga kali akibat banyak anggota tidak hadir.

Saat ini tata tertib pemilihan yang terdiri dari 13 bab dan 32 pasal itu telah rampung. Anggota dewan nantinya akan mengesahkan tata tertib itu melalui rapat paripurna pengesahan.

"Sudah hampir 11 bulan periode ini kosong. Sebenarnya ini tanggung jawab dari DPRD yang sekarang, bukan yang berikutnya," kata Rian.

Seperti diketahui, meski partai baru, PSI menempati empat besar dalam pemilihan legislatif dengan perolehan delapan persen atau setara 10 kursi di DPRD DKI Jakarta.

PSI menyarankan agar pemilihan wakil gubernur baru dapat bersifat transparan dan melibatkan masyarakat, sehingga bisa meminimalisir adanya praktik politik uang dalam pemilihan tersebut.

"Kalau ada transparansi dan adanya tekanan publik tidak perlu ada insentif-insentif tertentu untuk mendorong pihak-pihak atau kandidat wagub ini untuk diangkat atau dipilih," jelasnya.

Sebelumnya, Rian pernah menyampaikan pernyataan terkait dugaan adanya praktik politik dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Akibat pernyataan itu, Ketua Fraksi Demokrat DKI Jakarta Taufiqurrahman lantas melaporkan Rian ke Polda Metro Jaya karena dianggap mencoreng nama DPRD DKI Jakarta.

"Untuk mencegah politik uang secara absolut tentu kami tidak bisa, karena politik uang dan korupsi bicara di ruang-ruang tertutup. PSI tidak seperti KPK yang memiliki sumber daya yang bisa menyadap, namun yang bisa kami lakukan adalah transparansi untuk melawan korupsi," ucap Rian.