Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:
Presiden Jokowi tagih penyelesaian persoalan sampah
Presiden Joko Widodo menagih penyelesaian persoalan sampah yang terjadi di berbagai daerah.
“Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah enam kali sejak saya jadi wali kota. Saya ngomong apa adanya, urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Presiden Joko Widodo di kantor presiden Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Amien: Pertemuan Jokowi-Prabowo tidak bicarakan pembagian kekuasaan
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7), sama sekali tidak membicarakan "power sharing".
"Saya tadi bertemu dengan Prabowo, isinya pertemuan dengan Jokowi pada 13 Juli sama sekali tidak berdiskusi dan bermusyawarah tentang 'power sharing', pembagian kursi dan hal-hal yang mungkin kita sangka telah terjadi," kata Amien saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Bamus sepakat Komisi III bahas Surat Presiden terkait Baiq Nuril
Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Selasa siang memutuskan menugaskan Komisi III DPR membahas Surat Presiden Joko Widodo, yang meminta pertimbangan kepada DPR terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.
"Saya memimpin Rapat Bamus untuk menyampaikan kepada Komisi III DPR untuk membahas usulan ataupun surat dari Presiden mengenai pertimbangan terkait permasalahan Baiq Nuril," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Tjahjo: Potensi radikalisme kaum terdidik harus segera diselesaikan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan menekan potensi radikalisme pada kalangan masyarakat terdidik merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
"Sekarang ini potensi radikalisme di kalangan masyarakat terdidik dalam kajian lembaga survei menyebutkan sudah sampai pada tahap-tahap yang membahayakan," kata Tjahjo Kumolo pada Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldi Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
DPR setujui sembilan anggota KPI 2019-2022
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui sembilan orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 2019-2022, setelah sebelumnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.
"Saya tanyakan apakah laporan Komisi I DPR tentang uji kelayakan dan kepatutan anggota KPI Pusat 2019-2022 dapat disetujui?," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
