Amien: Pertemuan Jokowi-Prabowo tidak bicarakan pembagian kekuasaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7), sama sekali tidak membicarakan "power sharing".

"Saya tadi bertemu dengan Prabowo, isinya pertemuan dengan Jokowi pada 13 Juli sama sekali tidak berdiskusi dan bermusyawarah tentang 'power sharing', pembagian kursi dan hal-hal yang mungkin kita sangka telah terjadi," kata Amien saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Amien mengatakan pertemuannya dengan Prabowo berlangsung 25 menit, dan ditegaskan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai siapa dapat apa.

Menurut dia, pertemuan antara kedua tokoh itu intinya agar tidak ada lagi istilah "cebong" dan "kampret" di masyarakat sehingga bisa akur pasca-Pilpres 2019.

"Nah karena itu saya lantas bertanya apa selanjutnya? Beliau mengatakan, Pak Amien, saya sudah mengemukakan pendapat saya di instagram," ujarnya.

Dia mengatakan komitmen Prabowo tentang sikap politiknya sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai kesempatan, pada kampanye Pemilu hingga saat ini yang masih konsisten dipegang.

Amien mengatakan dalam pertemuannya tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa yang namanya rekonsiliasi harus benar-benar objektif dan pemetaan politik ke depan harus dipikirkan secara matang.

"Kalau memang betul untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer dan lain lain, kemudian pro-rakyat, pro pasal 33 UUD 1945 maka semua bisa dipertimbangkan kalau mau rekonsiliasi dan tentu kekuatannya seperti terefleksi dalam hasil menurut versi KPU yang didukung oleh MK," katanya.

Amien mengatakan Prabowo menyampaikan Dewan Pembina Partai Gerindra akan bertemu dan memutuskan sikap politik partai tersebut ke depan pada Rabu (16/7) malam.

Dia berpendapat lebih baik partai politik yang selama ini berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur, berada sebagai oposisi yang relatif tangguh di parlemen.

"Jadi tidak lantas secara mutlak harus dipertahankan terus dibela mati-matian. Tapi semua berjalan secara roda berputar, kekuasaan berputar, jadi ini ringan saja," katanya.