Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara BUMN segera melantik jajaran direksi baru PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang seluruhnya dirombak."Semua diganti tidak ada yang lama semua baru, jadi ada delapan orang, mudah-mudahan yang terbaik lah," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil di Jakarta, Senin, usai diskusi panel BUMN `Menghadapi Keterbukaan Informasi Publik`.Jajaran direksi PLN yang dilantik Selasa (10/3) di Kantor Kementerian Negara BUMN adalah Direktur Utama Fachmi Mochtar, Wakil Direktur Utama Rudiantara, Direktur Keuangan DR Setyo Anggoro Dewo, Direktur Pembangunan Strategis Agung Nugroho, Direktur Jawa Bali Murtaki Syamsudin, Direktur Luar Jawa Bali Haryadi, Direktur SDM Supriyadi, dan Direktur Perencanaan Bambang Praptono. Direktur Energi Primer tidak ada lagi, sekarang disatukan ke Pembangunan Strategis. "Kecuali Pak Setyo dan Pak Rudi semua dari internal PLN," kata Sofyan. Setyo Anggoro Dewo sebenarnya pernah bertugas di PLN sebagai kepala manajemen risiko dan komisaris independen Indonesia Power. Sedangkan posisi Wakil Direktur Utama yang sebelumnya tidak ada dinilai perlu supaya ada pembagian kerja dan wewenang yang lebih baik agar restrukturisasi PLN juga dapat berjalan dengan baik. "Dan anda tahu PLN ini kan life line dari ekonomi di Indonesia kalau kita tidak mampu membangun listrik di negeri ini maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi yang lain," katanya. Menteri mengatakan, alasan mengambil kalangan eksternal PLN sebagai jajaran direksi baru dalam rangka menciptakan dinamika organisasi. Menurut dia, umumnya orang dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda mampu melihat masalah dengan sudut yang berlainan termasuk solusinya. "Oleh sebab itu kita ajak Pak Setyo yang notabene dokter bidang keuangan dan itu bagus sekali, BUMN-BUMN sangat memerlukan tim seperti itu," katanya. Soal pemisahan direksi Jawa Bali dan non Jawa Bali, adalah dalam rangka lebih memfokuskan kewenangan kerja dan wilayah. Sofyan menilai saat ini wilayah kerja PLN terlalu luas menangani seluruh kawasan di Indonesia sehingga perlu pembagian wilayah dan tanggung jawab. "Jadi kalau sekarang di Jawa misalnya ada masalah kita tinggal panggil direksi Jawa Bali, cukup kita minta akuntabilitas Direktur Jawa Bali supaya lebih fokus," demikian Sofyan Djalil.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
