Surabaya (ANTARA News) - Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur membebaskan kadernya untuk memilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 23 Juli mendatang. Kebebasan untuk memilih itu merupakan rekomendasi dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III PW GP Ansor Jatim yang dibuka Ketua Umum PP GP Ansor H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Graha Ansor, Surabaya, Minggu. Menurut Ketua PW GP Ansor Jatim Drs MH Rofiq, Rakerwil GP Ansor Jatim merekomendasikan enam hal terkait dinamika internal organisasi dan dinamika eksternal yang menyesuaikan dengan perkembangan sosial-politik aktual. "Untuk Pilgub Jati, kami memberikan apresiasi kepada seluruh kader GP Ansor dan warga Nahdliyyin untuk menggunakan hak politiknya secara aktif, bebas, dan bertanggungjawab," katanya. Didampingi Sekretaris PW GP Ansor Jatim HA Muhibbin Zuhri MA, ia mengatakan peserta Rakerwil juga menyerukan kepada para pimpinan GP Ansor di semua tingkatan untuk menjaga soliditas organisasi dari tarikan-tarikan kepentingan politik menjelang Pilgub Jatim. "Untuk itu, perlu dikembangkan ruang dialog seluas-luasnya bagi para kader GP Ansor yang terlibat secara praktis dalam momentum Pilgub Jatim agar terbangun kesepahaman dalam semangat kebersamaan, seperti sahabat Saifullah Yusuf," katanya. Dalam kaitan Pilgub Jatim, katanya, peserta Rakerwil memberikan amanat kepada Pimpinan Wilayah untuk menyelenggarakan Rapat Kordinasi Pimpinan khusus membicarakan agenda Pilgub Jatim. "Peserta juga memohon kepada Pengurus Wilayah NU Jawa Timur untuk bersikap arif dan bijaksana dan menjadi pengayom yang sesungguhnya dari warga nahdliyyin yang heterogen dalam aspirasi politiknya," katanya. Selain itu, peserta juga menyerukan kepada semua pihak khususnya warga dan Pimpinan GP Ansor di semua tingkatan untuk memberikan apresiasi serta dukungannya atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya ruang bagi calon dari unsur perseorangan dalam Pilgub Jatim. "Peserta juga menyerukan pimpinan organisasi di semua tingkatan untuk membentengi para anggotanya dari infiltrasi budaya yang bertentangan dengan ideologi Ahlussunnah wal-Jama`ah (Aswaja) dengan kaderisasi formal mulai Diklat tingkat Dasar (DtD) hingga Diklat Tingkat Lanjut (DtL)," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008