Ada aturannya kok, Jokowi tinggal menurunkan aturan-aturan apa yang dibutuhkan terkait TAP MPR nomor IX tahun 2001Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo agar segera melakukan 'review' atau tinjauan berbagai perizinan korporasi sebelum menetapkan investasi yang akan dibangun di Indonesia.
"Sebelum kita bicara tentang investasi apa yang layak atau harus diteruskan, maka sebaiknya negara melakukan review perizinan, audit perizinan, memerhatikan daya tampung, daya dukungnya, kondisi kemanusiaan serta konflik," kata Manajer Kebijakan Eksekutif Walhi, Boy Evan Sembiring, di Jakarta, Selasa.
Jika pemerintah telah melakukan berbagai langkah review tersebut, maka baru dianggap relevan tentang investasi apa yang akan diteruskan di Indonesia. Apalagi, ujar dia, Presiden Jokowi mengatakan saat ini Indonesia dalam krisis kemanusiaan karena kerusakan lingkungan.
Ia mengatakan saat ini hampir 62 persen daratan Indonesia dikuasai oleh korporasi, ada investasi dan perizinan yang diberikan negara. Oleh karena itu, ke depan pemerintah perlu melakukan langkah yang telah diusulkan tersebut.
Kemudian terkait peran aktor dari investasi tersebut, ia berpandangan seharusnya hanya diberikan ruang di bagian hilir saja. Hal itu bertujuan bagaimana mengolah komoditi menjadi sebuah produk.
"Sedangkan hasil komoditinya, tanah dan hutan harus dikelola penuh oleh rakyat," kata dia.
Terkait regulasi, ia menilai seharusnya presiden berpijak pada TAP MPR nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam aturan tersebut memerintahkan untuk melakukan review peraturan perundang-undangan yang melegalkan dominasi penguasaan ruang Indonesia, memerhatikan situasi masyarakat serta kondisi lingkungan.
"Ada aturannya kok, Jokowi tinggal menurunkan aturan-aturan apa yang dibutuhkan terkait TAP MPR nomor IX tahun 2001," katanya.
Ia berpandangan jika pemerintah tetap memaksakan ruang investasi terutama berbasis lahan, maka presiden dinilai membuka 'tarung bebas' antara masyarakat dengan korporasi.
Pada dasarnya, semangat investasi ditujukan kepada korporasi tetapi Walhi berpadangan perlu mengarahkan pada investasi yang adil dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo membeberkan lima hal saat menyampaikan visi Indonesia ke depan untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera di acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Salah satu dari visinya yaitu terkait mempermudah investasi di Tanah Air. Pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan.
"Jangan ada yang alergi terhadap investasi karena dengan cara ini lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas," tegas Jokowi.
Baca juga: WALHI: Kereta cepat Jakarta-Bandung potensi picu degradasi lingkungan
Baca juga: Walhi soroti kebijakan investasi batu bara Jepang
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
