Menkeu : Kapasitas pertumbuhan ekonomi RI di rentang 5,0-5,5 persen

Berdasarkan estimasi skenario perekonomian jangka panjang, ekonomi Indonesia perlu tumbuh di atas enam persen per tahun sebagai prasyarat utama agar mampu keluar dari 'middle income trap'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kapasitas maksimal pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek hanya berada di rentang 5,0 hingga 5,5 persen, atau masih di bawah asumsi pertumbuhan untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

"Estimasi output potensial yang didasarkan pada pendekatan fungsi produksi, mengindikasikan bahwa kapasitas pertumbuhan hanya pada kisaran 5,0 sampai dengan 5,5 persen dalam jangka pendek," kata Menkeu dam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Menurut Menkeu, untuk keluar dari jebakan "middle income trap", Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang agresif yakni di atas enam persen per tahun.

"Berdasarkan estimasi skenario perekonomian jangka panjang, ekonomi Indonesia perlu tumbuh di atas enam persen per tahun sebagai prasyarat utama agar mampu keluar dari 'middle income trap'," katanya.

Oleh karena kondisi itu, kata Sri Mulyani, Indonesia perlu terus melanjutkan reformasi struktural agar level produksi (output) Indonesia bisa meningkat,

Kebijakan reformasi struktural dapat melancarkan aliran investasi. Reformasi itu dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi, memperbaiki iklim investasi, atau memberikan fasilitas investaisi.

Reformasi struktural juga dapat dilakukan dengan meningkatan produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Menurut Menkeu, upaya reformasi struktural telah dilakukan pemerintah dan memberikan dampak positif.

Alhasil, di tengah gejolak perekonomian global, perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh 5,17 persen pada 2018. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

"Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2018, angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 2018 sebesar Rp14.837,4 triliun, meningkat dibandingkan 2017 sebesar Rp13.588,8 triliun," kata Menkeu.

Baca juga: Menkeu: PMK "super deductible tax" rampung satu minggu ke depan

Baca juga: Sri Mulyani: Perbaikan neraca perdagangan harus jadi kerja tim