Bengkulu (ANTARA News) - Seluruh gubernur se-Sumatera sepakat untuk memberikan jaminan dalam pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Provinsi Banten dan Lampung. "Kita para gubernur se-Sumatera telah sepakat memberikan jaminan itu pada investor yang akan membangun jembatan Selat Sunda itu," kata Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin di Bengkulu, Jumat. Menurut dia, para gubernur se-Sumatera telah menyatukan visi dan misi dalam rangka menjadikan Sumatera sebagai sebuah kekuatan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan keinginan itu, para gubernur se-Sumatera telah sepakat membangun berbagai infrastruktur tanpa harus tergantung atau membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keinginan itu telah disampaikan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera, beberapa waktu lalu, dan presiden sangat mendukungnya. Selain jambatan Selat Sunda, juga telah direncanakan pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti perbaikan jalan lintas barat, timur dan tengah. Pembangunan dan perbaikan jalan lintas itu, kata dia, diprogramkan telah rampung pada 2009. Khusus untuk Bengkulu, jalan yang dibangun diantaranya yang menghubungkan Bengkulu-Lampung lewat Liwa, Bengkulu-Padang, Sumatera Barat lewat Lubuklinggau, Sumsel serta Padang-Bengkulu-Pelembang, Sumatera Selatan. Selain itu, khusus untuk Bengkulu juga akan dibangun rel kereta api mulai dari Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong-Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu sepanjang sekitar 130 Km, yang juga akan dimulai 2008. Rel kereta api itu akan tersambung dengan jalur kereta api Lubuklinggau, Sumatera Selatan hingga Muara Enim. Di bidang infrastruktur laut, juga telah diprogramkan pembangunan tiga pelabuhan samudera, diantaranya dan paling awal dikerjakan yakni Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. "Untuk pelabuhan samudera kita yang pertama, dan bersyukur Bengkulu merupakan daerah pertama yang berhasil mengelola pelabuhan bersama-sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II," katanya. Dengan adanya kesepakatan pengelolaan itu, maka pemerintah Provinsi Bengkulu boleh menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (inevstor) untuk melakukan pembangunan pelabuhan termasuk pengerukan alur yang kini dangkal. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008