PKB: Visi Indonesia, Jokowi pelajari lima tahun pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai Visi Indonesia yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo, memperlihatkan bagaimana Jokowi mempelajari secara matang lima tahun pertama pemerintahannya kemudian disampaikan dalam sebuah visi bagi Indonesia lima tahun mendatang.

"Poin-poin Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi menunjukkan setelah mempelajari lima tahun dan beliau akhirnya memiliki berbagai pandangan untuk jalankan visi yang disampaikannya ketika Pemilu Presiden 2019 dengan beberapa tekanan-tekanan penting," kata Karding di Jakarta, Selasa.

Penekanan penting tersebut, menurut Karding, pertama, dalam sistem politik Indonesia, oposisi penting sebagai bagian dari kontrol dan "check and balances" pada pemerintah.

Menurut dia, hal itu agar kebijakan yang ditempuh menjadi diskusi bersama, sehingga tidak dilakukan oleh pihak pemerintah saja.

"Oleh karena itu, oposisi di era Jokowi perlu didorong untuk hadirkan oposisi yang niatnya baik untuk membangun dan mencapai kesejehteraan rakyat melalui demokrasi," ujarnya.

Kedua, menurut dia, Pancasila sebagai "rumah" bersama, akhir-akhir ini diuji oleh paham dan ideologi baru yang datang dari luar dan ingin tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Karding mengatakan Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi memberikan pesan agar jangan main-main dengan ideologi Pancasila dan pemerintah akan tegas terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

"Di sisi lain, Jokowi akan lakukan upaya-upaya untuk penguatan Pancasila, sekaligus mencegah lahirnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang berbasis pemikiran keagamaan maupun basis pemikiran politik," katanya.

Ketiga, menurut Karding, Jokowi akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan diyakini akan banyak program-program yang akan melahirkan peningkatan kualitas dan keterampilan SDM.

Dia mencontohkan bisa dilakukan dengan pendidikan vokasi perubahan mendasar sistem pendidikan di Indonesia dan berbagai upaya perbaikan gizi ibu hamil dan balita.

Keempat, terkait birokrasi, kata Karding, Jokowi akan membuat sistem agar para birokrasi bekerja dan fokus menjalankan program-program yang menyentuh serta berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

"Dulu ada istilah birokrasi datang ke kantor baca koran lalu pulang, ke depan tidak boleh ada seperti itu. Semua harus bekerja, fokus pada program yang berhubungan langsung dengan masyarakat," katanya.

Kelima, menurut dia, Jokowi menekankan bahwa investasj bertujuan meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Menurut dia, investasi dibuat dengan cara ciptakan kondisi yang nyaman dan bersahabat salah satunya regulasi dibuat tidak boleh berbelit dan ribet, dan birokrasi harus dipangkas.

"Selain itu, budaya usaha dan budaya masyarakat harus didorong dan terbuka, jangan ketika ada investasi dari China dinilai pro-asing. Investasi itu siapa yang menanam modal di Indonesia dan beri keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dan membuka lapangan kerja," ujarnya.