Harusnya tidak ada impor bawang putih, melainkan sebaliknya kita bisa ekspor bawang putihJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengharapkan daerah Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menjadi sentra pengembangan bawang putih untuk meningkatkan produksi komoditas tersebut di dalam negeri.
"Ini sangat miris, dengan luas lahan yang bisa ditanami bawang putih di negara kita, harusnya tidak ada impor bawang putih, melainkan sebaliknya kita bisa ekspor bawang putih ke luar negeri," katanya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke Sembalun, NTB, Sabtu, (13/7/2019).
Dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Senin, Viva mengatakan Sembalun merupakan lokasi yang sangat cocok untuk pengembangan tanaman bawang putih nasional karena dari letak geografisnya.
Selain itu, ujar dia, hampir 50 persen atau separuh dari pasokan sayuran untuk Mataram, NTB, juga berasal dari Sembalun.
"Wilayah Sembalun dikelilingi oleh bukit dan gunung juga lahan yang sangat luas dan datar, sepanjang mata memandang tertanami bawang putih yang menjadi salah satu prioritas andalan nasional," kata politisi PAN itu.
Ia menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung Sembalun menjadi sentra utama pengembangan bawang putih nasional, sehingga swasembada bawang putih dapat terwujud pada 2021.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menegaskan kebijakan wajib tanam dan memproduksi bawang putih sebanyak lima persen dari pengajuan impor, akan terus dilanjutkan dan disempurnakan.
Kebijakan tersebut diyakini bukanlah penyebab atau pemicu kenaikan harga salah satu bumbu dapur tersebut di tingkat konsumen beberapa waktu lalu.
"Sampai dengan tahun 2021, pemerintah memproyeksikan pasokan bawang putih konsumsi dalam negeri masih mengandalkan impor. Sementara, produksi dalam negeri difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih tanam," kata Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Moh Ismail Wahab.
Tahun 2019 ini saja, katanya, Kementan terus berupaya menggenjot produksi bawang putih lokal di lebih dari 100 kabupaten seluruh Indonesia melalui dana APBN.
Wajib tanam importir digadang-gadang menjadi pendukungnya. Meski dalam pelaksanaannya diwarnai berbagai kekurangan, program wajib tanam ini terbukti mencatatkan berbagai keberhasilan diantaranya seperti dilansir data BPS tentang kenaikan luas panen 250 persen dan produksi 200 persen tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.
"Wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN," sebut Ismail.
Pelibatan importir dalam proses wajib tanam, dimaksudkan agar tumbuh kepedulian dan komitmen kebersamaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional khususnya bawang putih.
Menurut Ismail, hingga saat ini mekanisme penerbitan rekomendasi impor oleh Kementan dan Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan diklaim masih berjalan sesuai koridor aturan.
Baca juga: Kementan sebut 200 kabupaten bisa menjadi sentra bawang putih
Baca juga: Kementan lanjutkan kebijakan wajib tanam bawang putih
Baca juga: Kemendag akan terbitkan izin impor bawang putih untuk lima perusahaan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
