Kementan dorong penyuluh percepat pertumbuhan korporasi pertanian

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mendorong para penyuluh pertanian berperan aktif mempercepat pertumbuhan korporasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kedaulatan pangan tidak bermakna kalau petaninya tidak sejahtera. Maka, Kementan tidak hanya berorientasi pada kedaulatan pangan saja tetapi juga kesejahteraan petani," kata Kepala BPPSDMP Momon Rusmono saat membuka acara "Bimbingan Teknis Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Gerakan Membangun Korporasi Petani dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)" di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, untuk menyejahterakan petani penyuluh berkewajiban mendorong supaya kegiatan pertanian jauh lebih baik.

Namun demikian, kata dia, upaya itu perlu dilanjutkan dengan mendorong aspek bisnis para petani agar kemandirian mereka terus meningkat.

Kesejahteraan dan kedaulatan SDM pertanian, bagi Momon sangat penting diperjuangkan. Sebab target-target unggulan termasuk mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045, hanya akan terwujud apabila SDM atau pelaku pertaniannya sejahtera terlebih dahulu.

"Karena sehebat apapun programnya, kalau SDM tidak siap ya sulit terwujud," kata dia.

Oleh sebab itu, Momon berharap korporasi pertanian yang duwujudkan dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) bisa tumbuh di setiap kecamatan yang memiliki potensi pertanian di Indonesia.

Selama ini tercatat sebanyak 12.000 KEP di seluruh Indonesia dan tahun ini Kementan kembali memiliki sebanyak 50 proyek percontohan pembentukan KEP.

Acara Bimtek yang diikuti 250 orang itu terdiri atas penyuluh pendamping Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), pengelola Posluhdes, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta. Mereka diarahkan untuk mendukung pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

"Hasil dalam pertemuan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang konsepsi penguatan kelembagaan ekonomi petani serta menyusun rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani," kata Momon.

Tidak hanya KEP, mereka juga dibekali kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes). Pengembangan Posluhdes diarahkan menjadi kelembagaan penyuluhan terpadu yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai aspek pembangunan terutama dalam pengembangan usaha tani pedesaan.

"Posluhdes merupakan ujung tombak pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian karena lokasinya berada di desa atau kelurahan," kata dia.