Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengungkapkan tidak memiliki pilihan penghematan subsidi listrik, selain pengenaan insentif dan disinsentif. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa, mengatakan, pilihan tersebut diambil guna mengatasi pembengkakan nilai subsidi BBM dan listrik yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp160 triliun pada 2008. "Kalau (program insentif dan disinsentif) ini tidak boleh dilakukan, lalu cara apa lagi yang mesti dilakukan guna mengatasi pembengkakan subsidi," katanya. Namun, Purnomo menjanjikan, pemerintah akan melaksanakan program insentif dan disinsentif secara bertahap dengan sosialisasi dan uji coba terlebih dahulu. "Kami serahkan ke lapangan (PLN) guna menyosialisasikan dan melakukan uji coba tersebut," lanjutnya. Hal serupa juga akan dilakukan pemerintah dalam menjalankan penghematan premium dan solar melalui 'kartu pintar' (smart card) dan minyak tanah dengan kartu kendali. Pada kesempatan itu, Purnomo juga berpendapat program insentif dan disinsentif belum dimulai. "Saya belum dapat laporan kalau program sudah dimulai. Dirut PLN belum teken dan Dirjen (Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono) juga bilang belum dimulai," katanya. Menurut dia, langkah Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, Sunggu Anwar Aritonang, hanyalah persiapan-persiapan dan sosialisasi. "Kalau 1 Maret itu persiapan-persiapan. Boleh-boleh saja. Tapi, 'semprit'-nya yang saya dengar belum dimulai," katanya. Mengenai persetujuan DPR, Purnomo tidak secara tegas menyatakan perlu atau tidak perlu. Namun, ia mengatakan, sebagai fungsi eksekutif, pemerintah bertugas mengamankan APBN, termasuk subsidi BBM dan listrik serta kuota BBM bersubsidi. "Kalau subsidi membengkak, kita juga yang akan ditanya," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2008