New York (ANTARA News) - Iran mengungkapkan penghargaannya atas sikap Indonesia yang 'menentang arus' dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, Senin, dengan memilih tidak mendukung Resolusi 1803, resolusi soal penambahan sanksi bagi Iran yang akhirnya disahkan, karena didukung oleh 14 dari 15 negara anggota DK-PBB lainnya. "Saya menyampaikan penghargaan kepada bangsa dan pemerintah Indonesia yang tidak mendukung resolusi tersebut," kata Duta Besar Iran untuk PBB, Mohammad Khazaee, ketika dimintai komentarnya oleh ANTARA di Markas Besar PBB, New York, Senin. Ketika ditanya apakah Iran cukup puas dengan sikap 'abstain' -- bukan 'menolak' -- yang dinyatakan Indonesia, Khazaee menyiratkan hal itu bukan merupakan masalah besar bagi Iran. "Resolusi tersebut tidak akan menghalangi Iran untuk mempertahankan hak (mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, red). Sejauh Indonesia tidak seperti negara-negara lainnya (menyetujui Resolusi 1803, red), kami menghargai posisi tersebut," kata Dubes Iran. Kendati hasil pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB sangat kuat menunjukkan persetujuan terhadap pengesahan Resolusi 1803, yaitu 14 suara setuju berbanding satu suara abstain --oleh Indonesia---, Khazaee tetap melihat bahwa tidak tercapainya konsensus di Dewan Keamanan sebagai hal yang penting untuk membuka mata dunia dalam memandang masalah program nuklir Iran. Ia juga menyiratkan kekecewaan yang mendalam terhadap 14 negara anggota PBB lainnya yang dianggap tidak konsisten dalam melihat isu Iran. "Mayoritas dari mereka menghargai kerja sama yang diberikan Iran kepada badan tersebut (IAEA,red) . Namun pada saat yang bersamaan mereka tidak menghormati temuan-temuan IAEA yang menunjukkan bahwa semua masalah besarnya sudah diselesaikan," katanya. Sebelumnya, saat mendapat kesempatan berbicara dalam sidang Dewan Keamanan sebelum pemungutan suara terhadap rancangan resolusi dilakukan, Dubes Khazaee, menyampaikan kritik Iran terhadap langkah DK-PBB yang sedang berupaya menghasilkan resolusi ketiga menambah sanksi bagi Iran. "Masyarakat internasional sekali lagi menyaksikan bahwa kredibilitas Dewan Keamanan, yang tugas utamanya dalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sedang menurun menjadi sekedar alat kebijakan politik luar negeri sedikit negara," kata Khazaee. Pengesahan resolusi hari Senin maupun yang sebelumnya oleh sejumlah anggota Dewan Keamanan terhadap program nuklir damai Iran, tidak memenuhi standar minimum keabsahan dan ketentuan hukum. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa isu program nuklir damai Iran dibawa ke Dewan Keamanan padahal Iran tidak melanggar perjanjian perlindungan komprehensif NPT (Traktat Non-Proliferasi Nuklir). Langkah Indonesia yang memutuskan untuk memilih 'abstain', disayangkan oleh sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk oleh Rusia, seperti yang disampaikan oleh masing-masing duta besarnya, yaitu Vitaly Churkin, yang menyatakan menyayangkan tidak tercapainya konsensus. Namun mereka menghormati posisi Indonesia. (*)
Copyright © ANTARA 2008
