Tokyo (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berkeinginan agar Japan Bank for International Cooperation (JBIC) membuat kebijakan yang lebih obyektif bagi proyek-proyek pembangunan di Indonesia, misalnya dengan mengarahkan bantuannya untuk kawasan terpencil. "Kadin menghargai apa yang telah dilakukan JBIC, namun kedepan hendaknya JBIC juga bisa membuat kebijakan yang juga bisa memberikan manfaat bagi semua pihak secara nyata," kata Ketua Umum Kadin Mohamad Hidayat di Tokyo, Senin. Hal itu disampaikan Mohamad Hidayat terkait rencana pertemuan dengan Gubernur JBIC Koji Tanami pada Selasa (4/3) besok. Hidayat bersama rombongan kecilnya berada di Jepang untuk membahas realisasi EPA dan juga kerjasama lainnya. Hidayat kemudian menceritakan, kunjungannya juga untuk mengusulkan agar JBIC bisa mengarahkan bantuannya bagi pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil, sehingga nantinya bisa menciptakan pusat-pusat ekonomi di daerah tersebut. "Selama ini kita bisa lihat juga beberapa proyek yang tidak menguntungkan semasa pemerintahan Orde Baru, walaupun ada juga yang memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Makanya kali ini kita berharap kebijakan yang dibuat bisa bermanfaat bagi kepentingan semua pihak," katanya. Ia kemudian menceritakan hasil pertemuannya dengan perusahaan Jepang yang bergerak di bidang infrastruktur Itochu Corp., bagaimana perusahaan tersebut bersedia membiayai pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah guna membantu kegiatan pengangkutan pertambangan di Kalimantan. "Kalimantan sudah diketahuinya potensi tambang yang luar biasa, namun minim infrastrukturnya. Sementara Indonesia berkeinginan untuk membangun kawasan Kalimantan. Disinilah peran JBIC," katanya. Lebih jauh, Hidayat juga mengemukakan peran pola kerjasama yang diterapkan dalam proyek tersebut yakni kerjasama antara pemerintah, swasta atau dikenal dengan istilah PPP, yaitu Public and Private Partnership. Pemerintah dibantu JBIC (yang kemudian menggandeng perusahaan Jepang) bermitra dengan perusahaan Indonesia untuk membangun proyek tersebut. "Kadin mendorong pola kerjasama seperti ini, karena bisa diterapkan bagi daerah-daerah terpencil lainnya," kata Hidayat lagi. Menyinggung soal kerjasama JBIC yang selama ini berlangsung, Hidayat mengatakan lembaga keuangan pemerintah Jepang itu banyak bergerak di bidang energi, dan berharap tetap berlanjut mengingat kesediaan perusahaan yang digandeng JBIC bersedia bermitra dengan perusahaan lokal. Ia mencontohkan bagaimana JBIC saat ini dalam tahap negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk mendanai empat proyek pembangkit listrik. Empat proyek yang dimaksud adalah PLTU Paiton 3, pengembangan PLTU Tanjung Jati B, PLTP Sarula, dan PLTU Cirebon. Masuknya perusahaan Jepang juga sebagai upaya JBIC untuk melanggengkan investor Jepang di Indonesia. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
