Sidoarjo (ANTARA News) - Para perwakilan warga korban lumpur dari 11 desa yang tidak masuk peta terdampak terus berjuang untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah maupun Lapindo Brantas Inc. Upaya itu diawali dengan menggelar rapat konsolidasi dengan Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo, Senin. Dalam keputusan rapat itu, warga dan Pansus DPRD Sidoarjo sepakat akan berangkat ke Jakarta, Selasa (4/3), dengan didampingi Muspika, dan perwakilan DPRD Sidoarjo untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR RI. Para perwakilan 11 desa yang akan berangkat ke Jakarta itu antara lain warga asal Kalitengah, Ketapang, Gempolsari, Kedungbendo (Kecamatan Tanggulangin). Selain itu, Desa Glagaharum, Renokenongo, Jatirejo Barat, Siring Barat, Pamotan dan Mindi (Porong), dan kawasan Besuki Timur (Jabon). Kades Glagaharum Kecamatan Porong, Rida Kuswati mengakui dirinya akan ikut rombongan berangkat ke Jakarta. "Insya Allah saya juga akan ikut. Kami akan berangkat Selasa (4/3)," katanya menegaskan. Menurut dia, luapan lumpur Lapindo telah mengakibatkan kerugian di Glagaharum, yakni sawah warga setempat tak bisa ditanami, air tanah yang sudah tercemar, polusi udara, dan rumahnya retak-retak. "Desa kami juga sudah dikelilingi tanggul-tanggul penahan lumpur yang setiap saat bisa meluberi, bila tanggul jebol," katanya. Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Drs H Arly Fauzi SH secara terpisah mengatakan, pihaknya akan terus mendukung upaya pemberian ganti rugi kepada 11 desa di luar peta terdampak. Sebab, menurut dia, rencana pemerintah yang hendak memberi ganti rugi kepada tiga desa, sebagai keputusan yang diskriminatif dan tidak tepat. "Kami juga akan ikut mendampingi warga ke Jakarta dan warga akan mempresentasikan sendiri, bagaimana kondisi di tiap-tiap desa kepada DPR RI dan Bapak Presiden," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
