Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Rusia hingga kini masih berbeda persepsi soal alokasi kredit negara ("state credit") itu kepada Indonesia untuk program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. "Hingga kini pembahasan mengenai pencairan kredit negara itu masih terus dilakukan, baik di internal Rusia maupun antara departemen keuangan masing-masing negara," ungkap Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR (antara lain membidangi pertahanan), di Jakarta, Senin. Menhan mengemukakan, Indonesia menganggap kredit negara Rusia senilai satu miliar dolar itu merupakan salah satu bentuk alternatif pembiayaan luar negeri bagi pengadaan alutsista TNI. Namun, tambah Juwono, Rusia menilai kredit negara itu hanya berlaku untuk proses pengadaan senjata di dalam negeri Rusia. Pada kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2006 ke Negeri Beruang Merah, kedua negara menyepakati 12 kesepakatan kerja sama kedua negara termasuk kerja sama pertahanan dalam bentuk pemberian kredit negara Rusia senilai satu miliar dolar AS. Pengucuran kredit itu akan dipergunakan untuk mendukung modernisasi persenjataan TNI selama jangka waktu 2006-2010 yang akan diberikan secara bertahap. Rapat kerja yang dipimpin Komisi I DPR Theo L Sambuaga juga diikuti Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan dihadiri pula Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Sumardjono, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wa Kasad) Letjen TNI Cornel Simbolon. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
