Bagi kami, pertumbuhan 7 persen hanya bisa dicapai dengan skenario menumbuhkan kembali industri setidaknya di atas pertumbuhan PDB, artinya jika pertumbuhan PDB ditargetkan 7 persen maka perlu pertumbuhan industri setidaknya 8-10 persenJakarta (ANTARA) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia for Global Justice mengingatkan pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun sebagaimana diharapkan Presiden Joko Widodo dapat tercapai bila industri dikembangkan optimal sehingga pertumbuhan sektor industri nasional di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
"Bagi kami, pertumbuhan 7 persen hanya bisa dicapai dengan skenario menumbuhkan kembali industri setidaknya di atas pertumbuhan PDB, artinya jika pertumbuhan PDB ditargetkan 7 persen maka perlu pertumbuhan industri setidaknya 8-10 persen," kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut Rachmi, hal tersebut karena tanpa pengembangan kapasitas industri maka ke depannya dinilai tidak akan mampu mengerek peningkatan kinerja ekspor, apalagi bila anya mengandalkan beberapa komoditas unggulan yang ekstraktif seperti batubara.
Baca juga: BI prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 5,07-5,1 persen
Ia berpendapat bahwa penurunan kontribusi industri dalam PDB terjadi pasca krisis 1998 dan terus berlangsung hingga kini, atau para pakar menyebutnya sebagai gejala prematur deindustrialisasi.
"Justru, yang harus menjadi fokus oleh Pak Presiden Jokowi di periode ke dua ini, sudah seharusnya memikirkan secara sistematis perbaikan struktural kebijakan perdagangan dan industri Indonesia dalam jangka panjang," katanya.
Direktur Eksekutif IGJ menyarankan agar pemerintah dapat segera menyusun road map atau cetak biru dari kebijakan strategis perdagangan dan industri Indonesia 10 tahun mendatang menjadi sangat penting dilakukan dalam lima tahun mendatang.
Selain itu, ujar dia, kebijakan industri harus mulai ditata ulang antara yang berorientasi pada substitusi impor (pemenuhan pasar domestik) dan orientasi ekspor.
Baca juga: Kata Bank Dunia soal pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019
"Namun, hal ini tidak bisa dilakukan dengan kebijakan yang bersifat jangka pendek atau reaktif saja, perlu ada penyusunan cetak biru kebijakan industri dan perdagangan dalam jangka panjang," ucapnya.
Ia juga menegaskan agar orientasi pembangunan industri harus mengutamakan pengembangan industri berbasis substitusi impor dengan memperkuat rantai suplai berbasis produk masyarakat lokal, dan bukan hanya dengan model industri orientasi ekspor semata.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2019 sebesar 5,5-6,6 persen. Bahkan Menteri Perdagangan menargetkan peningkatan ekspor non-migas Indonesia bisa mencapai 7,5 persen.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk membuat berbagai langkah kebijakan dalam melakukan rileksasi fiskal guna mendorong penguatan aktivitas ekspor nasional.
"Di samping inovasi dan penguatan SDM, tolong lakukan juga rileksasi fiskal. Sebab, kami ingin mendorong agar kegiatan ekspor dan subsitusi impor kita bisa menguat," kata Johnny G Plate.
Untuk itu, ujar dia, diusulkan agar tema besar dalam APBN 2020 ditambahkan kata-kata "relaksasi fiskal" guna memperkuat fokus dan gagasan agar produk ekspor Indonesia memiliki tingkat daya saing yang kuat di pasar internasional.
Baca juga: DPR sepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen 2020
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
