Keputusan koalisi jangan berdasarkan hasrat berkuasa semata

Jakarta (ANTARA) - Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Rifqi Rachman mengatakan keputusan partai politik bergabung dengan pemerintah tidak boleh berdasarkan hasrat ingin berkuasa semata.

"Jangan sampai keputusan parpol untuk bergabung dalam pemerintahan hanya didasari hasrat kekuasaan," kata Rifqi dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan partai yang memutuskan bergabung dengan pemerintah dengan hanya semata-mata mengejar kekuasaan, akan berbahaya.

Selain itu dapat dimaknai sebagai pengingkaran partai kepada masyarakat yang sudah banyak berkorban saat memberikan dukungan pada Pemilu 2019.

Adapun berdasarkan pengamatannya, proses rekonsiliasi yang sedang diupayakan oleh beberapa pihak saat ini sangat bernuansa elitis.

Menurutnya, persoalan polarisasi di masyarakat, sebagai ekses yang paling masif dari berlangsungnya pemilu lalu, hanya disinggung oleh beberapa tokoh tanpa pemaparan lebih lanjut.

Misalnya, dia menyontohkan, terkait langkah konkret apa yang akan dan dapat diambil agar situasi menjadi lebih dingin.

"Disinilah seharusnya partai politik mengambil peran melalui pendidikan politik, bukan hanya pada kadernya saja, namun masyarakat secara luas,” jelas Rifqi.

Dengan terlaksananya pendidikan politik, masyarakat diharapkan akan memahami nilai-nilai berdemokrasi yang baik.

“Parpol perlu menanamkan pemahaman bahwa berbeda dalam pilihan, identitas, bahkan ideologi adalah hal yang mahfum dalam berdemokrasi,” jelasnya.

Rifqi juga meyakini bahwa nilai yang didapatkan masyarakat dari pendidikan politik akan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat. Nantinya, masyarakat akan lebih mengutamakan rasionalitas dibandingkan sentimen dalam memutuskan sikap politiknya.

Di sisi lain, Rifqi menambahkan bahwa muatan elitis dalam wacana rekonsiliasi juga dapat dikurangi dengan menggeser pembicaraan ke ranah yang lebih substantif.

“Perbincangan soal program apa yang bisa dibawa satu parpol jika hendak bergabung dalam pemerintahan harus diekspos ke publik. Publik berhak untuk memahami, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika satu parpol merapat ke barisan pemerintah," kata dia.

Selain itu, parpol yang akan bergabung seharusnya juga dipastikan memiliki visi dan misi yang sejalan agar tidak menjadi bumerang dalam proses kebijakan nantinya.