Pemprov Sulut susun data pulau-pulau terluar

Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun "database" (pangkalan data) pulau-pulau terluar yang ada di wilayah berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa ini, kata Sekretaris Daerah Sulut Edwin Silangen, di Manado, Kamis.

Penyusunan pangkalan data pulau-pulau kecil terluar merupakan langkah maju untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting 37 desa yang terdapat di sembilan pulau terluar berpenghuni.

"Kita ingin mendapatkan deskripsi menyangkut kondisi infrastruktur fisik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan di pulau-pulau terluar ini," kata Silangen.

Dari pangkalan data ini, lanjut dia, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana kondisi dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dari kawasan perbatasan.

Menurut dia, pulau terluar identik dengan daerah kategori "3T" yaitu Terluar, Tertinggal dan Terpencil.

Aksesibilitas yang terbatas dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat daerah "3T" harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pemangku kepentingan yang ada.

Hal ini, lanjut dia, sesuai dengan program "Nawa Cita" ketiga Presiden Joko Widodo yang menegaskan komitmennya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Kami mengajak seluruh kepala desa sebagai garda terdepan pembangunan di wilayah perdesaan tampil sebagai motivator dan inovator pembangunan sehingga memperkuat desa di pulau kecil terluar," katanya.

Pangkalan data yang berkualitas dapat dijadikan sumber informasi dasar pengambilan keputusan dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh kepentingan mendasar masyarakat di kawasan perbatasan.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sulut Djemi Gagola mengatakan pertemuan para pihak ini perlu untuk membahas rancangan terakhir setelah disusun oleh petugas pendata dengan para kepala desa.

"Kita menginginkan terbentuknya database berkualitas untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Sulut sebelum dipublikasikan," ujarnya.