Kepala daerah wilayah kepulauan minta program pembangunan pelabuhan

Kendari (ANTARA) - Para bupati di wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara meminta pemerintah provinsi memprogramkan pembangunan pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Pelabuhan Pasarwajo sudah saatnya dibenahi kapasitasnya karena transaksi ekonomi melalui pintu transportasi laut di daerah tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya," kata Bupati Buton La Bakry di Kendari, Kamis.

Selain peningkatan kapasitas pelabuhan juga pemerintah provinsi diharapkan mengontrol penggunaan pelabuhan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berhubung kewenangan soal pertambangan sudah bergeser ke tingkat provinsi maka diharapkan pengawasan pengangkutan material pertambangan tidak menggunakan jalanan umum dan pelabuhan konvensional," kata La Bakry.

Ia menyarankan investor yang bergerak di sektor pertambangan menjalankan investasi sesuai ketentuan yang ada.

"Sesuai ketentuan transportasi angkutan material tambang harus menggunakan jalan khusus. Demikian juga halnya dengan pelabuhan harus memiliki pelabuhan khusus," ujarnya.

Sementara, Bupati Buton Utara Abu Hasan mengusulkan peningkatan pelabuhan feri Labuan Bajo.

"Dermaga pelabuhan feri Labuan Bajo sudah tambal sulam karena memang belum dibangun secara optimal. Ini juga patut menjadi prioritas pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten," kata Abu Hasan.

Tuntutan peningkatan pembangunan pelabuhan penyeberangan Amolengo - Labuan Bajo wajar mengingat posisinya yang strategis untuk beberapa daerah sekitarnya.

Pelabuhan penyeberangan feri Labuan Bajo - Amolengo bukan hanya kebutuhan dua daerah tersebut tetapi terkoneksi ke sejumlah daerah, seperti Kota Kendari, Konawe Selatan, Kabupaten Bunton, Kota Bau Bau, Buton Selatan, Wakatobi dan Buton Utara.

Wali Kota Bau Bau AS Tamrin mengatakan Pelahuhan Murhum Bau Bau terus meningkatkan daya saing dengan pelabuhan lain di Indonesia.

"Pelabuhan Murhum Bau Bau salah satu pelabuhan percontohan nasional sehingga pelayanan kawasan pelabuhan baik barang maupun penumpang masuk dan ke luar cukup ketat," katanya.

Aspirasi 17 bupati/wali kota se-Sultra itu terungkap pada rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan proyek 2019 yang dipimpin Gubernur Sultra Ali Mazi didampingi Ketua DPRD Abdurrahman Shaleh, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Isma serta utusan Ditien Perbendaharaan Negara.