Terminal Kijing tunjang sarana perpindahan ibu kota negara

Pontianak (ANTARA) - Asisten Deputi Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) II Kementerian BUMN, Indriani Widiastuti mengatakan hadirnya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat bisa menunjang sarana perpindahan ibu kota negara yang direncanakan di Pulau Kalimantan.

"Adanya rencana perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan dan kaitan dengan terminal ini tentu sangat mendukung sekali," ujarnya saat meninjau langsung pembangunan Terminal Kijing bersama Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya di Mempawah, Kamis.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan Terminal Kijing merupakan proyek strategis nasional. Kementerian BUMN sebutnya sangat mendukung.

"Pelabuhan atau terminal seperti ini sangat penting bagi Indonesia. Itu sesuai dengan negara kepulauan. Sarana tranportasi bukan hanya di darat namun di laut," sebut dia.

Indriani mengatakan hadirnya terminal sudah dipastikan akan menunjang pertumbuhan ekonomi baik di nasional dengan aktivitas perdangan luar negeri maupun ekonomi lokal yang memiliki sumber daya alam yang besar seperti CPO, bauksit dan lainnya.

"Dengan letak pelabuhan yang strategis sangat menguntungkan dan akan memberikan dampak yang luas," jelas dia.

Sementara itu, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC terus mempercepat pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan menargetkan proyek strategis nasional tersebut beroperasi pada Juli 2020 mendatang.

“Progres pembangunannya semakin cepat karena pembebasan lahan dan relokasi kerambah sudah dilaksanakan. Itu membuat pembangunan Terminal Kijing tahap I diharapkan selesai sesuai rencana dan bisa mulai beroperasi tahun 2020. Untuk pembangunan fisik saja saat ini sudah 20 persen,” ujar Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya.

Dikatakan dia juga bahwa dengan besarnya potensi bauksit, CPO, timber, karet dan produk ikan di Kalimantan Barat ini, Terminal Kijing dirancang untuk memberikan kemudahan berbisnis one stop services bagi para investor, yang dilengkapi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas kurang lebih 5,000 hektare. KEK tersebut akan dibangun secara bertahap.

"Harapan kami, semua produk ekspor Kalimantan Barat tidak perlu dikirim melalui pelabuhan lain di luar Kalimantan karena nantinya ekspor atau impor bisa langsung dilakukan melalui Terminal Kijing ini," jelas dia.