Realisasi belanja APBN rendah, Jateng hadapi kendala perencanaan

Khusus pemblokiran anggaran yang disebabkan kekurangan administrasi persyaratan dalam pengajuan anggaran, kami segera berkoordinasi dengan kantor pusat...

Semarang (ANTARA) - Realisasi belanja APBN semester I tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tercatat sebesar Rp16,029 triliun atau 39,57 persen dari target Rp40,506 triliun.

"Pencapaian APBN semester I ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu yang hanya 33,54 persen," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah di Semarang, Kamis.

Dia berharap pada semester I PDB/PDRB yang masih dihitung oleh BPS bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2019.

Belanja APBN sebesar Rp16,029 triliun itu, kata Sulaimansyah saat menyampaikan capaian APBN semester I/2019, terdiri atas belanja pegawai Rp7,089 triliun dari target Rp14,035 triliun, belanja barang Rp6,671 triliun dari target Rp16,049 triliun, belanja modal Rp2,159 triliun dari target Rp10,347 triliun, dan bantuan sosial Rp19,01 miliar dari target Rp74,65 miliar.

Dia mengatakan pelaksanaan APBN 2019 di Jateng menghadapi berbagai kendala mulai dari perencanaan yang kurang matang, masalah teknis, hingga keuangan.

Bahkan, lanjutnya, akibat perencanaan yang kurang matang masih terdapat alokasi yang diblokir sebesar Rp236,47 miliar atau 0,45 persen dari total APBN.

"Khusus pemblokiran anggaran yang disebabkan kekurangan administrasi persyaratan dalam pengajuan anggaran, kami segera berkoordinasi dengan kantor pusat kementerian/lembaga atau instansi terkait, termasuk pemda untuk pembukaan blokir ke DJA (Ditjen Anggaran) Kemenkeu," katanya.

Sedangkan untuk masalah teknis, Sulaimansyah mengungkapkan masih adanya proses pelelangan yang banyak terkendala, keterlambatan diterimanya petunjuk teknis dari kementerian, hingga kondisi alam yang kurang mendukung seperti bencana alam, banjir, dan tanah longsor.

"Khusus pertumbuhan ekonomi, saya diminta Gubernur Ganjar Pranowo untuk mencapai target tujuh persen pada tahun ini," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, ada empat kebijakan strategis meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial, dan desentralisasi fiskal.

"Kami akan terus menjaga APBN agar sehat, karena melalui APBN kami bisa menjaga produktivitas dan efisiensi, menjaga pemberdayaan, sustainable itu sendiri," katanya.

Dia mengakui situasi ekonomi global sangat tidak menentu dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan china sangat mempengaruhi fiskal Indonesia.

Padahal, katanya, di tahun 2045 Presiden telah mencanangkan Indonesia akan masuk ke negara maju, keluar dari pendapatan kelas menengah.

"Nanti ada lima negara maju yang di dalamnya ada Indonesia. Tapi kalau melihat ini kita harus mengejar hingga tahun 2045 dengan pertumbuhan ekonomi minimal harus enam persen. Sementara kita baru di kisaran 5,1-5,2 persen," katanya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan 12 program pembangunan unggulan yang mesti didorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jateng dan memenuhi target sebesar tujuh persen.

"Presiden menginginkan ada kontribusi dari daerah agar pertumbuhan ekonomi nasional bagus. Kami ditanyakan, kira-kira ada berapa program yang jadi prioritas agar pusat bisa membantu," katanya di Semarang, Rabu.

Dua belas program itu di antaranya adalah sektor infrastruktur, kawasan industri, jalur transportasi udara darat dan laut, pariwisata, serta pendidikan.

Dorongan terhadap dua belas program tersebut ada yang bersifat penegasan, akselerasi, dan ulasan.

Gubernur Ganjar menyebutkan beberapa program yang perlu penegasan itu didominasi sektor infrastruktur seperti pelabuhan di kawasan Pantura, sedangkan program yang sifatnya akselerasi adalah infrastruktur jalur selatan-selatan, serta beberapa bendungan.