Jakarta (ANTARA News) - Hasil survei nasional yang dilakukan lembaga independen Reform Institute selama Januari-Februari 2008 menunjukkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih merupakan pilihan favorit untuk calon presiden, disusul Megawati Soekarnoputri dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hal tersebut disampaikan peneliti Reform institute Kholid Novianto di Jakarta, Jumat, ketika menyampaikan hasil survei nasional tentang pandangan msyarakat mengenai calon presiden, partai politik, keamanan nasional dan masalah internasional. Dalam jajak pendapat (survei) yang dilakukan terhadap 2.500 responden di 33 provinsi dengan "margin error" plus minus 2,01, sebanyak 25,2% responden memilih SBY, diikuti Megawati (17,1%), Sri Sultan HB X (5,1%), Wiranto (4,1%), Hidayat Nurwahid (3,3%), KH Abdurrahman "Gus Dur Wahid (2,9%), Amien Rais (2,2%), Akbar Tandjung (1,8%), Jusuf Kalla (1,6%) dan Sutiyoso (1,2%). Sebanyak 14,7% responden memilih nama lain di luar itu dan sebanyak 20,2 persen responden menyatakan belum menentukan pilihannya. Sedangkan untuk calon wakil presiden, M Jusuf Kalla menjadi pilihan favorit dengan dukungan responden sebanyak 15,4%, diikuti Sri Sultan HB X dengan 12,2% dan Wiranto sebesar 7,2%. Menyangkut masalah kepartaian dengan pertanyaan apabila pemilu digelar hari ini, ternyata partai yang banyak dipilih oleh responden adalah PDIP (19,3%), diikuti Partai Golkar (16,1%), Partai Demokrat (8,3%), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 %, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4,5 % dan PPP sebanyak 3,1%. Survei tersebut juga menanyakan kepada responden tentang evaluasi kinerja pemerintahan seperti di bidang sosial ekonomi, politik, ketertiban dan keamanan. Di bidang sosial ekonomi, responden menilai pemerintahan SBY-JK dianggap paling berhasil di bidang pendidikan (21%) dan kesehatan (18,5%), sedangkan yang dianggap gagal di bidang ekonomi adalah masalah stabilits harga (43%) dan kesempatan kerja (21,9%). "Akan tetapi perlu dicatat, yang belum memberikan penilaian juga cukup besar yaitu antara 20 sampai 30 persen responden," kata Kholid. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif mengatakan, pihaknya akan melakukan survei serupa secara rutin menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Presiden 2009. "Kita akan `up date` setiap empat atau lima bulan lagi, dengan jumlah responden yang lebih besar dan cara-cara yang lebih baik," katanya. Menurut Yudi, survei yang dilakukannya bersifat independen dan diharapkan dapat pula menjadi bahan rujukan lain ketika masyarakat sudah mulai meragukan independensi lembaga-lembaga survei yang ada.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008