PUPR: Tingkatkan integritas-profesionalitas balai jasa konstruksi

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menginginkan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) agar dapat terus meningkatkan integritas dan profesionalitas mereka dalam sektor konstruksi nasional.

"Terbentuknya Balai P2JK merupakan wajah Kementerian PUPR, karena itu integritas dan profesionalisme harus selalu menjadi dasar dalam melakukan dalam setiap tugas. Hal tersebut diharapkan akan menjadikan wajah Kementerian PUPR baik di hadapan masyarakat dan seluruh kepentingan," kata Syarif Burhanuddin dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, Syarif juga mengimbau kepada sebanyak 34 Balai P2JK agar saat melaksanakan tugas tidak hanya terbatas pada kegiatan proses pemilihannya saja, namun mampu menjadi pembina pemangku kepentingan dan pusat informasi pengadaan jasa konstruksi Kementerian PUPR.

Oleh karena itu, lanjut Dirjen Bina Konstruksi, sangat perlu keseragaman langkah agar pelaksanaan lelang mempunyai kualitas mutu yang baik.

Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2019 mendapatkan paket pengadaan barang/jasa sebanyak kurang lebih 8.933 paket dengan total pagu sekitar Rp87 triliun. Sementara itu, sampai dengan saat ini paket yang telah diproses pengadaannya sebanyak kurang lebih 8.000 paket dengan total nilai sekitar Rp65 triliun.

Dengan paket sebanyak itu, Balai P2JK serta kelompok kerja, pada tahap proses pelelangan, harus efektif dan efisien mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, serta dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing.

"Sesuai arahan Bapak Menteri PUPR bahwa Pokja juga harus kredibel atau profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah. Keberadaan Pokja Unit Layanan Pengadaan menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019," ujarnya.

Menurut dia, dengan kelembagaan yang kuat dan bersinergi, serta di dukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka pengadaan barang/jasa akan berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta Setu Albertus meminta kepada Menteri PUPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi anak-anak usaha di bawah perusahaan BUMN Karya.

"Anak perusahaan BUMN yang juga bergerak di bidang jasa konstruksi harus dibekukan kegiatannya dan digabungkan dengan anak usaha BUMN yang bergerak di sektor pendukung usaha jasa konstruksi, seperti industri beton, pracetak, aspal beton, peralatan konstruksi serta industri penunjang jasa konstruksi lainnya. Hal ini, untuk menghindari terjadi kompetisi yang tidak sehat antara BUMN sebagai induk usaha dan anak usahanya juga dengan perusahaan swasta nasional," kata Setu Albertus yang akrab dipanggil Berto, di Jakarta, Selasa (9/7).

Berto menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo sesaat setelah penetapan hasil Pilpres 2019 oleh KPU bahwa akan melanjutkan salah satu program prioritasnya, yaitu pembangunan infrastruktur nasional. Namun, seharusnya program pembangunan infrastruktur yang masif dilaksanakan juga dapat memberi manfaat bagi kalangan dunia usaha swasta nasional.

Menurut Berto, hampir 80 persen pasar jasa konstruksi selama empat tahun terakhir dikuasai oleh BUMN dan anak usahanya. Sementara perusahaan swasta nasional yang jumlahnya hampir mencapai 150 ribu badan usaha hanya mendapat 20 persen dari proyek-proyek infrastruktur nasional yang dilakukan oleh pemerintah periode 2014-2019.

Karenanya, kata Berto, Gapensi berharap rencana pembangunan infrastruktur nasional periode kedua 2019-2024 juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan kontraktor swasta nasional atau jasa pelaksana konstruksi nasional yang jumlahnya sangat besar dan mampu menyerap hampir 1,5 juta pekerja tetap, serta 5 juta pekerja tidak tetap dalam setiap pekerjaan jasa konstruksi.

"Kami usulkan agar Pemerintah melalui Menteri PUPR dan Menteri BUMN mendorong BUMN konstruksi untuk lebih fokus menangani proyek-proyek konstruksi yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini, agar komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek konstruksi dapat dicapai sesuai rencana dan agar proyek dimaksud dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat banyak untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah," katanya.