Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pengamat ekonomi menilai kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) kepada anggota DPR yang menetapkan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, sebagai tersangka lebih menjurus pada politisasi pihak-pihak tertentu. Pengamat ekonomi perbankan Universitas Indonesia (UI) Luthfie al Katiri di Jakarta, Rabu, mengatakan politisasi bisa bermacam-macam dan yang terjadi saat ini sangat kebetulan dengan proses pencalonan Gubernur BI. "Satu bulan sebelum tersangka Gubernur BI Burhanuddin Abdullah merupakan satu-satunya kandidat terkuat untuk terpilih lagi, tapi politik yang membuat semuanya kacau seperti ini," katanya. Luthfie tak menampik jika penjegalan Burhanuddin hingga menjadikan dia sebagai tersangka kasus aliran dana BI merupakan keberhasilan pembunuhan karakter. "Pembunuhan karakter ini tak saja merugikan Burhanuddin Abdullah, tapi juga institusi moneter nasional," katanya. Dia sangat menyayangkan pencalonan Gubernur BI disusupi kepentingan tertentu yang tak langgeng, sehingga akan membahayakan BI menjalankan fungsinya sebagai lembaga bank sentral yang sudah diberikan independensi. Sementara itu, pengamat perbankan, Deni Daruri, mengakui institusi BI menjadi terlihat tak kredibel karena politisasi tersebut. Dia mengharapkan berbagai isu yang dihembuskan dalam kasus BI tidak sampai membuat stabilitas moneter kacau. "Meski instabilitas moneter itu juga sulit dibuktikan. Kita harapkan BI bisa menjadi lebih kuat dengan adanya kasus ini," katanya. Apa yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tersebut, harus membuat BI lebih kuat dan lebih kredibel ketimbang sebelumnya. Menurut Deni, KPK harus imbang dalam penanganan kasus BI, yakni tak hanya berkonsentrasi pada pejabat BI, tapi juga anggota DPR mengingat sejumlah pejabat dan mantan pejabat BI diperiksa, ditahan dan dicekal untuk tindakan pencegahan. Saat ini, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan dua pejabat BI lainnya ditangkap dan masih dalam pemeriksaan, sementara 17 pejabat terkait kasus aliran dana BI dicekal, di antaranya mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan. Korbankan BI Senada dengan itu, pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengakui masalah yang menimpa BI saat ini tak lepas dari permainan politik tingkat tinggi yang cenderung mengorbankan institusi BI. Menurutnya, institusi Bank Indonesia bukan institusi biasa, sehingga kasus politisasi ini membuat kredibilitas BI berkurang. "BI bukan institusi kacangan, dalam kasus ini aset BI dikorbankan, salah satunya dengan pencalonan Gubernur BI yang bukan dari intern BI," katanya. Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismet Hasan Putro, mengatakan sangat jelas kepentingan kelompok tertentu yang bermain dalam kasus krusial ini membahayakan sektor moneter nasional. "Yang jelas, kepentingan kelompok tertentu dalam menentukan petinggi BI sangat membahayakan sektor moneter nasional," katanya. Terpisah, pengamat ekonomi yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) wilayah Jawa Barat, Ina Prihadina, menambahkan kasus yang terjadi pada institusi BI jelas memukul moneter nasional. Menurut dia, ditetapkannya Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka aliran dana BI ke DPR telah mempertaruhkan kredibilitas BI di mata dunia internasional. Kasus aliran dana BI, seharusnya bisa dilihat komprehensif bukan parsial, namun menurut Ina, sulit melepaskan BI dari area abu-abu yakni ketika BI selalu bersinggungan dengan aspek dan unsur politik dalam setiap kebijakannya. (*)

Copyright © ANTARA 2008