Jakarta (ANTARA News) - Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memperkirakan jika kondisi iklim global masih seperti saat ini maka pada 2030 sebanyak 2.000 dari sekitar 17.000 pulau saat ini di Indonesia akan tenggelam. Kepala BRKP, Indroyono Susilo di Jakarta, Rabu mengatakan, pemanasan global yang terjadi saat ini telah menimbulkan efek gas rumah kaca yang berdampak pada peningkatan suhu bumi. "Pemanasan suhu bumi tersebut akan menyebabkan es di kutub utara maupun kutub selatan akan melelah sehingga menambah tingkat permukaan air laut," katanya disela pemaparan rencana World Ocean Converence (WOC) 2009 di Manado Sulawesi Utara. Pemaparan rencana WOC tersebut dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi selaku ketua panitia dan Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara bertaraf internasional itu. Indroyono memaparkan, pemanasan global dengan efek rumah kacanya yang berlangsung seperti saat ini akan menyebabkan kenaikan suhu bumi sekitar 1 derajat selsius dalam 100 tahun. Dampak kenaikan suhu bumi tersebut, menurut dia, dalam 100 tahun permukaan laut juga mengalami peningkatan hingga 1 meter karena adanya penambahan air dari lelehan es di kutub utara maupun selatan. "Dengan kondisi tersebut maka pada 2030 sedikitnya 2.000 pulau di Indonesia akan tenggelam begitu juga dengan kawasan Jakarta Utara," katanya. Menurut dia, kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan melakukan pengurangan emisi gas karbon yang merupakan salah satu faktor pemicu pemanasan global. Salah satu upaya mengurangi gas karbon tersebut, lanjutnya, yakni dengan pemeliharaan biota laut seperti padang lamun, mangrove atuapun terumbu karang yang memiliki kemampuan menyerap gas karbon diudara hingga 246 juta ton per tahun. Sementara itu dalam WOC 2009 yang mengambil tema "Ocean and Climate Change" dan "Climate Change Impact to Oceans and The Role of Oceans to Climate Change" itu diharapkan melahirkan "Manado Ocean Declaration" (MOD). Selain itu juga akan dibentuk World Ocean Forum yang akan melaksanakan rencana aksi MOD maupun memantau perkembangan kesepakatan Manado tersebut. Anggaran Rp110 Miliar Sementara itu untuk menyelenggarakan WOC 2009 Pemerintah Daerah Sulut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp110 miliar untuk perbaikan infrastruktur seperti pelebaran jalan, perbaikan bandara, perbaikan jaringan listrik. Gubernur Sulut, Sinyo H Sarundajang mengatakan, dari dana sebesar itu Rp70 miliar untuk perbaikan infrastruktur diantaranya pelebaran jalan maupun perbaikan jaringan listri, selain itu Rp40 miliar untuk pengembangan bandara. Pemda Sulut, tambahnya, juga menggandeng swasta untuk pembangunan Convention Hall yang berkapasitas 3000 orang yang dilengkapai 250 kamar berbintang untuk menampung para peserta, dua gedung pertemuan serta kompleks pameran pembangunan dan budaya dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar. "Kami optimis pelaksanaan WOC ini mampu meningkatkan gairah ekonomi mapun menarik wisatawan ke Sulut baik sebelum maupun saat berlangsungnya WOC," kata Sarundajang yang juga Wakil Ketua Panitia WOC 2009.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008