Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan pemerintah untuk membebaskan tiga desa di luar peta terdampak --Besuki, Kedungcangkring, serta Pejarakan-- adalah sebesar Rp700 mliar. "Tambahan (dana untuk) dua hingga tiga desa itu Rp700 miliar, dibayar secara bertahap 20:80, untuk tahap pertama Rp170 miliar," kata Djoko kepada wartawan seusai rapat terbatas mengenai Lapindo di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu. Menurut Djoko, untuk desa tambahan itu akan dilakukan inventarisasi dan pendaftaran terlebih dahulu. "Surat-suratnya dikumpulkan, jika sudah selesai lalu dibayarkan yang 20 persen. Kemudian yang 80 persen diberlakukan sesuai peta terdampak," katanya. Ia menambahkan, kepada warga desa tambahan itu juga akan diberikan uang jaminan hidup, biaya sewa rumah dan biaya untuk mengungsi. "Kemudian yang 80 persen dibayar sebulan sebelum kontrak rumah habis, sama persis (dengan peta terdampak). Hanya saja karena mulainya lebih lambat maka tentu selesainya juga belakangan," jelasnya. Sementara itu mengenai uang pembayaran desa dalam peta terdampak, Djoko menjelaskan jika 80 persen pembayaran akan mulai dibayarkan pada Mei 2008. "Sekarang sedang dipersiapkan siapa yang syarat-syaratnya sudah terpenuhi bisa langsung dibayar. Dan dana itu sudah dijamin oleh Lapindo. Itu sudah tersedia dananya, Rp2,6 triliun," ujarnya. Sebelumnya, tanggul di KM 40, Minggu (9/1) sore jebol dan menggenangi kawasan Desa Besuki Kecamatan Jabon Sidoarjo. Sekitar 1.000 warga mengungsi di eks jalan tol. Tanggul itu jebol selebar delapan meter lebih dengan kedalaman enam meter dan hingga kini masih memuntahkan air bersama lumpur. Pemerintah kemudian memutuskan untuk tetap berpegang pada Peraturan Presiden Nomor 14/2007 dan mendanai pembebasan desa di luar peta terdampak. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008