"Kita hanya batasi mereka untuk bisa akses kamera, mikrofon, lokasi, dan Imei," kata Indra Prabowo selaku Staf Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Financial Technology OJK dalam acara seminar di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa peraturan yang telah ada sejak awal 2019 itu dibuat untuk melindungi pengguna fintech dari penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan yang tidak bertanggung jawab.
"Saya sendiri pernah diteror oleh penagih hutang, padahal saya tidak pernah meminjam uang melalui fintech," kata dia.
Dengan adanya aturan tersebut perusahaan fintech lending tidak lagi bisa mengakses sembarang data penggunanya.
"Ketika kita ambil data seseorang harus bisa dijelaskan untuk apa data tersebut digunakan," imbuhnya.
Dia juga meyakinkan bahwa perusahaan fintech resmi yang terdaftar oleh OJK memiliki kemungkinan yang kecil untuk mencuri data pribadi pengguna karena sudah mengantongi standar indeks KAMI dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta memperoleh Sertifikat ISO-270001.
Meski demikian peraturan ini bersifat sementara sampai nanti disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi.
"Langkah yang OJK ambil sedikit ekstrim sementara ini, sampai UU Perlindungan Data Pribadi diterbitkan," ujarnya.
Baca juga: Milenial jadi pemberi pinjaman di fintech, ini keuntungan dan kiatnya
Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019
