Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan untuk memberikan ganti rugi kepada dua desa yang tergenang lumpur Lapindo sekalipun kedua desa belum tercantum dalam peta terdampak berdasarkan Perpres 14/2007."Pada 11 Febuari lalu ada tanggul di sebelah selatan yang dekat dengan Kali Porong jebol sehingga aliran lumpur Lapindo mengalir ke Desa Besuki dan Penjarakan yang berada di luar peta terdampak," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai rapat di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa petang.Dia menambahkan, desa yang terkena aliran lumpur akibat jebolnya tanggul itu dalam kenyataannya sama kondisinya dengan desa yang ada di dalam peta terdampak."Tadi dalam rapat disepakati bahwa pada mereka pun kita akan perlakukan sama jadi mereka akan mendapat ganti rugi seperti desa yang masuk dalam peta terdampak," katanya. Djoko mengatakan dana ganti rugi itu akan berasal dari pemerintah dengan pertimbangan rasa keadilan. Untuk dasar hukum pemerintah tidak akan mengubah perpres yang telah ada dan sebagai landasan hukum bagi keputusan tersebut akan dibuatkan semacam perpres yang nanti akan dirumuskan oleh instansi terkait, kata Djoko. "Daftar warga di desa tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah. Demikian juga perhitungan berapa luas dan areal sawah yang terkena. Nilainya kira-kira Rp500-600 miliar," katanya. Ia menyatakan, proses pembayaran akan sama dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Secara teknis, Djoko mengatakan setelah ganti rugi diberikan kepada desa yang berada di antara Kali Porong dan bekas jalan tol diharapkan tidak akan ada lagi ancaman tanggul yang jebol. "Bila itu sudah dibebaskan diharapkan tidak akan terjadi tanggul yang jebol karena setelah lokasi itu dibebaskan maka kemiringan tanah dapat terjadi dari pusta lumpur ke Kali Porong sehingga mendorong aliran lumpur ke Kali Porong akan mudah terutama bila terjadi hujan," ujarnya. Untuk pembayaran ganti rugi itu, kata Djoko, akan menunggu persetujuan APBNP 2008. Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan saat ini pihaknya terus melihat perkembangan di lapangan dan mengantisipasi agar tidak terjadi tanggul yang jebol.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
