Jakarta (ANTARA News) - Untuk mengatasi macet, Pemprov DKI Jakarta melirik salah satu cara yang telah diterapkan Singapura yaitu sistem "Electronic Road Pricing" (ERP), yaitu membayar untuk melewati kawasan tertentu dengan menggunakan kartu elektronik. Sistem itu disebut Gubernur DKI Jakarta adalah salah satu alternatif metode yang dinilai cocok untuk diberlakukan di Jakarta dan saat ini masih dalam kajian serta belum akan diberlakukan hingga minimal tahun 2010. "Di dalam perda soal transportasi makro sudah tercantum tentang pembatasan kawasan lalu-lintas. Yang kelihatan mengemuka sampai saat ini adalah road pricing, karena kalau mau spesifik (pembatasannya) tidak bisa secara manual, harus menggunakan peralatan elektronik," kata Fauzi di Balaikota, Jakarta, Senin. Kajian yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Jepang itu akan menilai dampak positif dan negatif dari pemberlakuan sistem yang akan menggantikan program "3 in 1" di beberapa jalan protokol saat ini. "Saya juga minta dihitung dampak terhadap lingkungan, berapa keuntungan kualitas udara yang bisa kita dapat dengan mengharapkan `road pricing`," kata Foke (panggilan Fauzi Bowo). Sistem ERP itu diharapkan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi di sepanjang jalan di Jakarta, dan penduduk beralih menggunakan kendaraan umum. Saat ini, kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 98 persen pengguna jalan, dan kendaraan umum hanya mengisi dua persen sisanya. Dengan ERP, diharapkan persentase itu berbalik dan kendaraan pribadi akan semakin berkurang yang berakibat kemacetan pun akan semakin jarang. "Solusi yang paling tepat memang adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Satu kendaraan pribadi isinya hanya rata-rata 1,5 orang sementara satu kendaraan umum isinya 80 orang," papar Direktur Institute For Transportation dan Development Policy Budi Kuncoro memberi contoh. Satu bus Transjakarta, disebut Budi dapat menggantikan 50 mobil pribadi. Penerapan ERP yang telah berhasil mengatur lalu lintas di beberapa negara lain itu disebut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman belum akan dilakukan secepatnya, karena infrastruktur untuk sistem tersebut harus dibangun dari awal. "Belum ada infrastrukturnya. Baru tahap kajian, sematang mungkin. Bisa diaplikasikan jika hasil kajian sistemnya sudah bagus," katanya. Gubernur disebutnya sudah menyetujui penggunaan ERP untuk mengatasi kemacetan, namun meminta agar kebijakan itu terintegrasi dengan kebijakan transportasi publik yang lain seperti misalnya MRT yang juga belum dibangun. Kajian tersebut diperkirakan memakan waktu hingga 2009 sehingga baru akan diaplikasikan tahun 2010. "Tahap pertama adalah penerapan pada Koridor I (bus Transjakarta) pada 2010 dan pada ketujuh koridornya pada 2013," kata Budi Kuncoro. Tarif usulan saat ini disebut Budi berkisar antara Rp10.000-Rp15.000. Sementara Foke tidak menyebutkan berapa tarif yang pantas bagi penerapan ERP tersebut, namun menekankan bahwa tarif itu haruslah tarif yang "pantas" dalam arti tidak terlalu mahal namun tidak terlalu murah, agar tujuan awalnya untuk membatasi kendaraan pribadi terpenuhi.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
