Dili (ANTARA News) - Presiden Klub Pers Timor Leste, Dominggus Saldanha, mengecam keras cara militer negara itu dalam memberlakukan jam malam, karena telah memukuli dan menganiaya wartawan setempat yang sedang melaksanakan tugas pekerjaaannya. "Korban adalah Agustino Soares, yang bekerja untuk harian Timor Post. Dia dipukuli oleh polisi militer negara ini, padahal dia telah menunjukkan kartu identitasnya sebagai wartawan, dan dia keluar malam dalam rangka melakukan tugasnya," kata Saldanha kepada pers di Dili, ibukota Timor Leste, Senin. Soares, pada Sabtu dini hari (23/2), dilaporkan keluar malam karena harus mengantarkan rancangan isi surat kabar hariannya yang terbit pada hari itu. Dalam perjalanan menuju percetakan di kawasan Kolmera, Kota Dili, dia dihentikan oleh beberapa personel polisi militer negara itu, dan diinterogasi. "Pada saat itulah, tiba-tiba dia dipukuli secara membabi-buta oleh petugas militer itu. Identitas sebagai wartawan telah ditunjukkan secara jelas dan keperluannya juga. Kami sangat tidak terima perlakuan itu," kata Saldanha. Setelah dipukuli katanya, Soares malah digelandang menuju Kantor Polisi Distrik Dili, dan menjadi bulan-bulanan polisi, serta mendapat penganiayaan lebih keras. Soares baru dibebaskan dari kantor polisi itu pada pukul 11.00 waktu setempat setelah diupayakan pelepasannya oleh para wartawan."Akan tetapi, petugas malah melecehkan dia. Dia menjawab dengan tidak akan mau menelepon petugas mana pun kalau harus menjalankan tugas jurnalistiknya," kata Saldanha. Sejak jam malam dan keadaan negara dalam kondisi darurat dimaklumatkan oleh pemerintah negara itu, menyusul penembakan terhadap Presiden Ramos Horta, patroli keamanan berlalu-lalang di kota itu selepas pukul 20.00 waktu setempat hingga pukul 06.00 keesokan harinya. Belakangan, jam malam itu diundur pemberlakuannya menjadi pukul 22.00 waktu setempat hingga 06.00 keesokan harinya. "Kami menyadari efek yang terjadi dari jam malam ini. Minimal perekonomian cukup terganggu," kata Pejabat Presiden, Fernando "Lasama" Araujo, kepada ANTARA News. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak pengaduan dari masyarakat dan kalangan diplomatik tentang ketidakjelasan aparatur lapangan dalam menyikapi tugas mengamankan wilayah negara itu. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
