Hingga 2037, daftar tunggu haji Tanah Datar capai 18 tahun

Untuk pendaftaran haji di Kabupaten Tanah Datar ini, jika mendaftarnya pada 2019 ini maka berangkatnya pada 2.037. Karena daftar tunggunya sudah terisi

Batusangkar, (ANTARA) - Daftar tunggu pemberangkatan ibadah haji bagi masyarakat dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sudah terisi hingga 2.037 sehingga paling tidak harus menunggu 18 tahun ke depan, kata pejabat berwenang.

"Untuk pendaftaran haji di Kabupaten Tanah Datar ini, jika mendaftarnya pada 2019 ini maka berangkatnya pada 2.037. Karena daftar tunggunya sudah terisi," kata Kabag Kesra Pemkab Tanah Datar, Arizon di Batusangkar Senin.

Ia menjelaskan panjangnya antrean keberangkatan haji di Tanah Datar dikarenakan membaiknya perekonomian masyarakat setempat dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan ibadah haji guna memenuhi rukun Islam tersebut.

Menurut dia warga Tanah Datar yang telah mendaftar sebagai calon haji hingga 2.037 di kantor Kemenag setempat tersebut telah mencapai sekitar 4.250 orang.

Sementara dari kuota yang ditetapkan provinsi, kata dia, rata-rata calon haji yang berangkat dari Kabupaten Tanah Datar ke Tanah Suci di Arab Saudi hanya sebanyak 250 orang.

Sementara Kasie Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Tanah Datar, Muhammad Algafari menyatakan kuota haji untuk Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya tidak sama, tergantung berapa yang ditetapkan oleh provinsi.

Pada tahun 2018, Tanah Datar memberangkatkan sebanyak 285 calon haji, sementara untuk 2019 hanya memberangkatkan sebanyak 243 orang calon haji.

Ia menyatakan dengan terbatasnya kuota pemberangkatan haji akan membuat daftar tunggu calon jamaah haji di daerah itu akan semakin bertambah.

"Untuk saat ini saja diperkirakan calon haji yang sudah mendaftar mencapai sekitar 4.250 orang, sementara keberangkatan setiap tahunnya rata-rata hanya 250 orang," ujarnya.

Antrean tersebut tidak saja terjadi di Kabupaten Tanah Datar tetapi juga terjadi di daerah lain di Indonesia karena pembatasan calon haji oleh pemerintahan Arab Saudi, demikian Muhammad Algafari.