Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya ironi dalam pengadaan peralatan utama sistem pertahanan (alutsista), di mana realisasi anggaran jauh dari alokasinya. "Ada sedikit ironi atas apa yang disampaikan bahwa realisasinya sangat jauh dari apa yang dialokasikan. Ini menjadi perhatian kita, karena harusnya perencanaan dan pembelanjaan sejalan," kata Menkeu dalam rapat Komisi I DPR, di Jakarta, Senin. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR, Theo L. Sambuaga hadir pula Menhan Juwono Sudarsono dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Paskah Suzetta. Menkeu menyebutkan, alokasi utang pengadaan alutsista dari tahun 2004 hingga 2008 mencapai Rp26 triliun dan pinjaman luar negeri setara Rp20,1 triliun. Pada tahun 2004, alokasi anggaran mencapai Rp325 miliar realisasinya Rp323 miliar atau sekitar 99,6 persen, sementara luar negeri mencapai Rp2,11 triliun dari alokasi Rp3,57 triliun atau 58,9 persen. Pada tahun 2005, alokasi rupiah murni mencapai Rp525 miliar dan realisasinya Rp520,4 miliar, sementara pinjaman realisasi luar negeri Rp3,66 triliun dari alokasi Rp3,75 triliun. Tahun 2006, alokasi anggaran mencapai Rp525 miliar, alokasinya hanya Rp162,8 miliar atau 31 persen, sementara alokasi pinjaman luar negeri Rp4,48 triliun dan realisasinya Rp1,19 triliun atau 27 persen. Tahun 2007 alokasi sebesar Rp625 miliar, realisasi mencapai Rp225,3 miliar atau 36 persen, sementara utang luar negeri sebesar Rp4,22 triliun dan realisasinya Rp1,12 triliun atau 26 persen. "Jadi ada sedikit ironi atas apa yang disampaikan, karena realisasinya sangat jauh dari apa yang dialokasikan. Ini menjadi perhatian kita, karena seharusnya perencanaan dan pembelanjaannya itu sejalan," tegas Menkeu. Menkeu juga menyebutkan bahwa selama 2002 hingga 2006, terdapat 103 kontrak pengadaan alutsista. Hanya dapat 35 persen Pada awal rapat, Menhan mengatakan bahwa setiap tahun pihaknya minta anggaran sebesar Rp100 triliun, tapi selalu mendapat sekitar 35 persennya saja. "Kami sadari, setiap kali kami mengadakan alutsista, maka anggaran kesehatan untuk prajurit akan terpotong," katanya. Menhan mengharap alutsista Indonesia minimal setara dengan yang dimiliki negara tetangga, karena hal itu penting untuk menjaga kedaulatan. Sementara itu, Menneg PPN mengatakan pemerintah mengupayakan alokasi anggaran untuk pertahanan selama 2005 hingga 2009 diarahkan kepada "minimum essential force" (pemenuhan anggaran minimum pertahanan). "Untuk mencapai itu sebenarnya butuh 2-3 persen dari PDB, tapi baru dapat dipenuhi 0,9 persen sampai 1 persen dari PDB," katanya. Paskah menyebutkan selama 2005 hingga 2009, untuk memenuhi alutsista TNI seluruh matra dialokasikan pinjaman senilai 3,77 miliar dolar AS. "Namun jumlah ini akan selalu dikaji dengan kemampuan keuangan negara dan juga prioritas-prioritas pembangunan lainnya," kata Paskah. (*)

Copyright © ANTARA 2008