Surabaya (ANTARA News) - Ketua umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan partai yang dipimpinnya juga ingin menegakkan "syariah" (hukum agama) Islam. "Tapi, syariah Islam itu ditegakkan tanpa negara Islam. Selama ini, saya jumatan (salat Jumat) atau puasa Ramadhan bukan karena UU," katanya di hadapan belasan ribu massa PKB se-Jatim di Surabaya, Minggu. Ia mengungkapkan hal itu saat berbicara dalam deklarasi dirinya sebagai capres, deklarasi DR H Achmady SH MM sebagai calon gubernur (cagub) Jatim, dan pelantikan DPW PKB Jatim 2008-2013 di bawah pimpinan RKH Fuad Amin Imron - H Hasan Aminuddin. Menurut mantan presiden itu, para fundamentalis menilai penegakan syariah tanpa negara Islam itu merupakan pelanggaran terhadap Islam, padahal itu justru menunjukkan mereka tidak paham tata negara. "Negara kita bukan milik satu orang atau sekelompok orang, tapi milik bersama, karena itu NU sejak Muktamar di Banjarmasin pada tahun 1935 sudah menegaskan bahwa mendirikan negara Islam itu tidak wajib," katanya. Hal itu, kata mantan Ketua Umum PBNU (1984-1999) itu, bukan berarti para ulama NU tidak mengerti Islam, melainkan mereka tahu bahwa muslim itu memiliki dua tugas yakni tugas sebagai muslim yang harus menegakkan syariah Islam dan tugas sebagai "khalifah" yang baik. "Bagi PKB, syariah Islam harus ditegakkan sebagai muslim dan syariah Islam juga harus ditegakkan sebagai `khalifah` yang menjalankan prinsip-prinsip Islam, karena itu PKB memperjuangkan kesejahteraan rakyat sebagai prinsip dari syariah Islam," katanya. Oleh karena itu, kata pengasuh Pesantren Ciganjur, Jakarta itu, PKB akan menjalankan ekonomi pasar yang bebas, tapi PKB juga akan tetap memberikan kredit murah kepada rakyat. "Selama ini, pemerintah kita ditipu pemerintah asing, karena pemerintah asing meminta Indonesia menjual barang dengan harga murah, tapi Indonesia diminta membeli barang dari mereka dengan harga mahal. Caranya, kita harus utang dan utang kita sekarang mencapai 1,350 triliun dolar AS," katanya. Acara deklarasi itu dimeriahkan dengan pemberian pin emas kepada delapan tokoh/ulama, pawai becak/motor berkeliling kota Surabaya, dan musik Balasyik dari Jember, namun acara itu diboikot kameramen televisi dan fotografer media cetak akibat tindakan satgas yang berlebihan.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008