Jakarta (ANTARA News) - Dihapusnya alokasi dana bantuan bagi siswa pada APBD 2008 menyebabkan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) mengkhawatirkan biaya operasional sekolah akan terganggu. Dalam pertemuan dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, Kepala Dikmenti Margani Mustar menyebut terdapat tiga usulan yang dihapus oleh DPRD yakni program rawan putus sekolah, inisiasi wajib belajar, dan biaya operasional sekolah. "Jika dihapus tentunya kepala sekolah menjadi pusing untuk alokasi operasional sekolah. Kemungkinan ini akan mengakibatkan dana operasional siswa akan dibebankan ke orangtua," papar Margani. Pada APBD 2007, dana yang dialokasikan untuk bantuan siswa mencapai Rp21 miliar untuk 10.243 siswa SMA/SMK dengan perincian, program rawan putus sekolah Rp 7,5 miliar untuk 2.631 siswa. Sementara inisiasi wajib belajar dialokasikan dana sebesar Rp7,5 miliar untuk 2.612 siswa dan beasiswa Rp 6 miliar untuk 5 ribu siswa. Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham menyatakan bahwa pihaknya memang mencoret dana Rp22 miliar yang diajukan untuk dana operasional sekolah yang diajukan tahun ini. "Tapi kami menggantinya dengan anggaran beasiswa sebesar Rp69 miliar. Jadi ada penambahan hingga Rp 48 miliar," kata Igo yang menyebut dana itu dianggarkan di pos Sekretaris Daerah Provinsi. Dana itu disebut Igo akan diberikan ke sekolah untuk dikelola dan bisa menjangkau 30 ribu siswa miskin dari total 42 ribu siswa miskin yang terdata di tahun 2007. Total siswa di Jakarta adalah sebanyak 90 ribu siswa. "Dana ini adalah untuk pendidikan gratis bagi siswa miskin. Pada akhirnya semua siswa akan digratiskan, tapi bertahap," kata Igo.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
