"Saat ini hasil tangkapan yang tercatat hanya yang ditangkap oleh kapal yang izinnya dikeluarkan oleh KKP," kata Abdi Suhufan di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, berbagai kapal tangkap ikan yang izinnya diperoleh oleh pihak lainnya seperti pemerintah daerah maka rata-rata kerap tidak tercatat.
Ia memperkirakan bahwa dengan kondisi tersebut, hanya sekitar 30-40 persen hasil tangkapan yang tercatat, sedangkan mayoritas atau 60-70 persen tidak tercatat.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa ada sekitar Rp36 triliun nilai tangkapan ikan yang tidak dilaporkan pada 2018 sehingga institusi tersebut juga terus memperbaiki proses perizinan dan penegakan hukum sektor perikanan.
Baca juga: Pengamat: KKP perlu dorong transparansi bisnis usaha perikanan
"Sebetulnya kalau unreported-nya (tangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia) tercatat semua, saya yakin kita akan bisa menjadi nomor satu produsen perikanan di dunia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Kamis (4/7).
Menurut Susi Pudjiastuti, dengan mengusung tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan maka pihaknya juga telah dan akan terus melakukan pembenahan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Terkait dengan jumlah tangkapan ikan yang belum dilaporkan, Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat bahwa bila optimistis maka sekitar 40-60 persen hasil tangkapan yang saat ini sudah dilaporkan. "Tapi berdasarkan pengalaman saya, mungkin masih sekitar 80 persen (yang belum terlaporkan)," katanya.
Baca juga: KKP: Rp36 triliun hasil tangkapan ikan tidak dilaporkan
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek produksi, penyerapan dan pemasaran, industrialisasi hingga peningkatan investasi di sektor perikanan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam proses penangkapan dan produksi komoditas perikanan menyusul kondisi di lapangan yang kurang kondusif.
Sebaiknya, lanjut Yugi, pemerintah dapat memetakan kebijakan yang proporsional dengan memperhatikan aspek ekologis dan ekonomis untuk keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
